Baru-baru ini kita mendengar dan membaca berita jumlah orang kaya di Indonesia bertambah banyak. Sayangnya kelaparan dan kurang gizi masih saja terjadi. Pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan juga belum terpecahnya. Bung Natsir, saya sekarang ini masih kuliah di salah satu kampus swasta. Saya mahasiswa S2. Saya sangat prihatin membaca berita soal orang kaya di Indonesia itu.

Nah, pertanyaannya, apakah mungkin dilakukan tracing asset dan asal-usul kekayaan orang-orang itu. Kan jangan sampai ternyata kekayaan mereka diperoleh dengan cara tidak halal alias money laundering. Itu saja. Semoga dapat dijawab dan mencerahkan semua yang membaca konsultasi ini.

Salam-Sudiyono
Ciledug-Tangerang


Jawaban:

Terimakasih Bung Sudiyono, pertanyaan Anda singkat tapi sungguh mendalam.

Perlu dilakukan langkah optimal untuk mendapatkan kembali harta kekayaan yang dirampok, dijarah oleh pelaku tindak pidana kepada negara. Secara teori itu dapat dilakukan, tentu dalam aplikasinya diperlukan kegigihan yang kuat dengan piranti hukum yang jelas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan Rezim Anti Pencucian Uang yang Efektif di Indonesia.

Piranti hukum yang jelas tersebut misalnya dengan membuat konsepsi yang jelas dan terang tentang asset tracing and recovery, agar harta kekayaan dari hasil-hasil kejahatan yang dikembalikan ke negara menjadi lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional. Untuk itu Indonesia perlu pula melakukan ratifikasi konvensi-konvensi regional dan internasional dalam konteks penguatan kerjasama regional dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta serious crime lainnya.

Agar penanganan kejahatan-kejahatan seperti itu lebih mudah, masyarakat Indonesia perlu memiliki single identity number (SIN) yang diatur dalam bentuk Undang-undang. Kemudian Indonesia perlu memiliki sistem informasi dan teknologi dengan database yang cukup memadai dan dikelola oleh tenaga-tenaga profesional. Langkah selanjutnya adalah dengan membangun suatu kondisi yang dapat mendorong dan meningkatkan kesadaran pihak pelapor seperti Penyedia Jasa Keuangan agar memberikan laporannya kepada PPATK sebagaimana kewajibannya dalam rezim antipencucian uang khususnya sebagai front liner dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah ini bila dapat berjalan secara baik, maka harta kekayaan yang sempat dicuri tersebut dapat ditarik kembali. Semoga.

Salam
Natsir Kongah,
Pengamat, Penulis dan Pembicara masalah-masalah tindak pidana pencucian uang. Mantan wartawan ini juga sebagai praktisi Public Relations dan dosen ilmu komunikasi.