JAKARTA - Persoalan penanganan TKI adalah masalah lama yang terus berlarut-larut. Persoalan ini bukan hanya milik Indonesia, tapi juga negara lain khususnya negara penerima TKI.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2 TKI ) Jumhur Hidayat, dalam diskusi, bertajuk "Status Kebijakan dan Implementasi Pekerja Indonesia", di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Rabu (19/12/2007).
 
Dia mengatakan, penanganan TKI baru dipegang oleh eselon I Departemen Tenaga Kerja pada 2000. Sebelumnya, sejak 1980 ditangani oleh eselon IV Depnaker. "Ini telat sehingga banyak persoalannya menjadi bertumpuk tumpuk," jelasnya.

Dengan keadaan yang seperti ini, Jumhur melihat belum ada kesamaan visi membangun buruh migran di Indonesia dan negara asing lainnya. Akibatnya, persoalan TKI menjadi penyakit menahun. Hal ini diperparah dengan tingginya ekspektasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tanpa ada aksi tindakan. 

"Penyelesaiannya bukan hanya di Indonesia. Tapi juga harus dibicarakan dengan negara lain. Misalnya, harus dibicarakan di forum WTO," ujranya.

Jumhur meminta, jika persoalan ini akan dibicarakan di forum sekaliber WTO, juga harus membicarakan soal tenaga kerja nonahli.  "Indonesia negara kompetitif karena tenaga kerjanya murah tapi kualitasnya sama dengan tenaga kerja dari negara lain," imbuhnya.