Sektor Riil
Smart Card Dikhawatirkan Hambat VIY
Rabu, 26 Maret 2008 - 16:55 wib
Berita Lainnya
-
Senin, 06/10/2008 12:10
Pasokan BBM Region III Lancar -
Senin, 06/10/2008 11:10
Stok BBM di Nganjuk & Lumajang Kosong -
Senin, 06/10/2008 11:10
Imbas Krisis Finansial Global
Gunakan Valas, Pertamina Perlu Penyesuaian -
Senin, 06/10/2008 11:10
Pertamina Yakin Target Konversi Elpiji Terpenuhi -
Minggu, 05/10/2008 20:10
2009-2010 Kondisi Kritis Ekonomi Indonesia -
Minggu, 05/10/2008 18:10
Pemerintah Batasi Impor Barang Konsumtif -
Minggu, 05/10/2008 12:10
Serba-Serbi Usaha
Rental Mobil Panen Pesanan -
Minggu, 05/10/2008 10:10
Industri Kecil Masih Butuh Gula Rafinasi -
Minggu, 05/10/2008 09:10
BP Migas: Tak Semua Produksi Minyak Automatis Berstatus Lifting -
Sabtu, 04/10/2008 09:10
Ekspor Mebel & Kerajinan Mulai Lemah
DENPASAR - Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, diprotes pelaku pariwisata Bali. Pemberlakuan smart card dinilai akan menghambat kesuksesan Visit Indonesia Year (VIY) 2008.
Pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM dengan smart card dikhawatirkan hanya aka menghambat aktivitas pariwisata. Pasalnya, aktivitas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari konsumsi BBM.
Pelaku pariwisata Bali Bagus Soediana menilai kebijakan smart card sangat kontraproduktif dengan program VIY 2008 yang dicanangkan pemerintah pada akhir 2007 lalu. Smart card dinilai hanya akan menghambat kegiatan tour. "Tour bisa jadi terhambat. Itu pasti," tegas Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) itu di Denpasar, Rabu (26/3/2008).
Soediana pesimistis target tujuh juta wisatawan asing dalam 2008 ini sesuai program VIY akan tercapai, bila smart card dilaksanakan di Bali. "Smart card saya pikir tidak smart. Kurang tepat diberikan pembatasan BBM untuk daerah Bali. Ini cuma bakal mengganggu produktivitas, terutama di bidang pariwisata," keluhnya.
Dikatakan Soediana, seretnya pasokan BBM ke Bali sejak beberapa bulan belakangan ini sudah terbukti sangat membanggu aktivitas pariwisata. Banyak order transportasi wisata yang tidak bisa dilayani pengusaha angkutan wisata gara-gara ketiadaan BBM.
Pria asal Karangasem itu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak sinergis antara satu bidang dengan bidang lainnya. "Di satu sisi pemerintah kencang mencanangkan Visit Indonesia Year, tapi BBM dipersulit. Lebih baik nggak usaha dengungkan Visit Indonesia Year kalau konsumsi BBM di Bali dibatasi. Ini sama dengan kita mau buat hajatan kerja, tapi kita tidak sediakan air dingin," tegas bapak tiga anak itu.
Untuk berusaha dengan BBM nonsubsidi, menurutnya sangat sulit. Pasalnya, tarif angkutan yang berlaku saat ini sudah dipatok dengan margin keuntungan yang sangat minim. "Idealnya kami memang harus menyesuaikan harga. Tapi tidak semudah itu. Sekarang saja harga masih low," tambahnya.
Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, juga disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi. Pria asal Buleleng itu berharap pemerintah mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut. (Ni Komang Erviani/Sindo/mbs)
Pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM dengan smart card dikhawatirkan hanya aka menghambat aktivitas pariwisata. Pasalnya, aktivitas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari konsumsi BBM.
Pelaku pariwisata Bali Bagus Soediana menilai kebijakan smart card sangat kontraproduktif dengan program VIY 2008 yang dicanangkan pemerintah pada akhir 2007 lalu. Smart card dinilai hanya akan menghambat kegiatan tour. "Tour bisa jadi terhambat. Itu pasti," tegas Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) itu di Denpasar, Rabu (26/3/2008).
Soediana pesimistis target tujuh juta wisatawan asing dalam 2008 ini sesuai program VIY akan tercapai, bila smart card dilaksanakan di Bali. "Smart card saya pikir tidak smart. Kurang tepat diberikan pembatasan BBM untuk daerah Bali. Ini cuma bakal mengganggu produktivitas, terutama di bidang pariwisata," keluhnya.
Dikatakan Soediana, seretnya pasokan BBM ke Bali sejak beberapa bulan belakangan ini sudah terbukti sangat membanggu aktivitas pariwisata. Banyak order transportasi wisata yang tidak bisa dilayani pengusaha angkutan wisata gara-gara ketiadaan BBM.
Pria asal Karangasem itu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak sinergis antara satu bidang dengan bidang lainnya. "Di satu sisi pemerintah kencang mencanangkan Visit Indonesia Year, tapi BBM dipersulit. Lebih baik nggak usaha dengungkan Visit Indonesia Year kalau konsumsi BBM di Bali dibatasi. Ini sama dengan kita mau buat hajatan kerja, tapi kita tidak sediakan air dingin," tegas bapak tiga anak itu.
Untuk berusaha dengan BBM nonsubsidi, menurutnya sangat sulit. Pasalnya, tarif angkutan yang berlaku saat ini sudah dipatok dengan margin keuntungan yang sangat minim. "Idealnya kami memang harus menyesuaikan harga. Tapi tidak semudah itu. Sekarang saja harga masih low," tambahnya.
Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, juga disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi. Pria asal Buleleng itu berharap pemerintah mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut. (Ni Komang Erviani/Sindo/mbs)
RSS
