JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan banyak penggunaan dana perimbangan yang menyimpang.

"Banyak sekali (Dana perimbangan yang tidak tepat guna). Maka itu, saya katakan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah tidak baik," tegas Ketua BPK Anwar Nasution, di sela acara pengangkatan jabatan auditor, di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (27/3/2008).

Ketidaktepatan penggunaan dana perimbangan ini disebabkan tujuh hingga delapan kelemahan pengelolaan keuangan daerah. "Saya sudah berulang-ulang menyatakan itu," tegas Anwar.

Antara lain, lanjut dia, pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi ke tingkat daerah. Kalau di negara lain hak otonomi diberikan pada negara bagian atau provinsi, salah satunya seperti di Malaysia. Sedangkan di Indonesia langsung diberikan kepada kabupaten/kota.

"Padahal, kemampuan mereka mau diapakan uang yang besar ini, masih perlu ditingkatkan," jelasnya.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan, bukan hanya pengawasannya saja. Tetapi kemampuan pengelolaan uangnya yang perlu ditingkatkan. "Kemampuan mengelola uang di daerah itu belum ada," pungkas Anwar.  (rhs)