JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Krisis Keuangan dipastikan kelar tahun ini. Pasalnya pemerintah telah menyelesaikan draft utama RUU ini, tinggal mengajukan ke DPR.

"Diharapkan RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini," ujar Ketua Forum Stabilitas dan Sistem Keuangan (FSSK) Raden Pardede dalam diskusi bertajuk "Dinamika dan Prospek Pasar Saham di Indonesia" di Mercantile Club, Wisma BCA, Jakarta, Selasa (15/4/2008).

Dengan adanya RUU ini, diharapkan pelaku kebijakan, baik Presiden, Bank Indonesia (BI) , Menteri Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pejabat terkait lainnya memiliki panduan jika sewaktu-waktu terjadi krisis keuangan.

Raden yang juga Wakil Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menambahkan, apabila RUU belum mendapat persetujuan dari DPR, maka ia berharap bisa menjadi Perpu. Dengan demikian, pemerintah memiliki panduan dan kepastian hukum dalam mengambil kebijakan terkait adanya krisis keuangan.

Menurutnya Indonesia harus bersiap-siap menghadapi krisis dan paling tidak ada payung hukum untuk penanggulannya. "Kita sudah belajar banyak pada krisis yang terjadi pada 1997/1998," jelasnya.

Semua negara maju, kata Raden, sudah memiliki UU krisis keuangan, yang berfungsi sebagai payung hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga apabila terjadi kesalahan, pejabat bersangkutan tidak disalahkan, sebab telah mengacu pada UU tersebut.

Raden menambahkan, sudah seharusnya pemerintah berupaya mengantisipasi terhadap krisis keuangan maupun ekonomi, dan pemerintah berupaya menyelamatkan pasar finansial dengan skema pengendalian krisis. "Pelaku perbankan dan pasar modal sebagai pihak yang paling rentan terkena dampak, harus melakukan persiapan sedini mungkin," katanya.

Raden mengatakan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, belum berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Kondisi perekonomian 2008 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2007, yakni pertumbuhan rata-rata sekitar 6,2-6,4 persen.
(hsp)