JAKARTA - Ketergantungan Indonesia terhadap produk pangan luar negeri sudah dalam posisi tidak sewajarnya.
Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudy mengatakan, anehnya kodisi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat terkait dengan derasnya arus impor.
"Petani bawang di Brebes, Jawa Tengah, sedang panen. Seharusnya petani bisa menikmati panennya. Tapi di saat yang bersamaan juga terjadi impor bawang," terang Rachmat, dalam diskusi Polemik Radi Trijaya dengan tema krisis pangan, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (26/4/2008).
Rachmat memaparkan, saat ini impor kedelai sudah mencapai 70 persen, susu kedelai 30 persen, daging 30 persen, sapi hidup dari Australia saat ini 60 persen. "Ini bukan hanya terjadi pada bawang tapi juga pada produk lainnya. Ketergantungan impor kita sudah membahayakan," tegasnya.
Persoalan impor, lanjut Rachmat bukan hanya persoalan pemerintah pusat semata. Tapi juga persoalan Pemerintah Daerah (Pemda), meski saat ini Pemda memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya atau otonomi daerah.
(rhs)