MADRID - Melonjaknya harga bahan pangan akan mengembalikan jutaan penduduk Asia kembali ke jurang kemiskinan dan dapat memicu ketegangan sosial. Para pemimpin regional Asia memperingatkan hal tersebut pada pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Madrid.

"Lonjakan terakhir pada harga beras akan memukul negaranegara Asia dengan keras. Yang paling terpukul adalah kelompok termiskin dari populasi, termasuk penduduk daerah pedesaan," kata Menkeu Jepang Fukushiro Nukaga.

"Hal itu akan berakibat negatif pada hidup dan nutrisi mereka. Situasi seperti itu bisa mengarah pada ketidakpercayaan dan ketegangan sosial sehingga dibutuhkan jaring pengaman untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak penduduk miskin," imbuhnya.

Harga patokan beras varietas Thailand, yang menjadi acuan di Asia, berada pada 1.000 dolar AS per ton, naik tiga kali lipat dari tahun lalu. Harga daging juga naik 60 persen di Bangladesh pada tahun anggaran lalu yang berakhir Maret lalu, naik 45 persen di Kamboja dan 30 persen di Filipina.

Kenaikan harga pangan global telah memicu terjadinya kericuhan di Mesir dan Haiti, sejumlah protes di banyak negara, serta pelarangan ekspor bahan pangan di Brasil, Vietnam, India, dan Mesir. Menkeu India Subba Rao mengatakan, kenaikan 20 persen bahan pangan akan menjerumuskan 100 juta orang ke jurang kemiskinan.

"Di banyak negara, termasuk Asia, itu berarti kemunduran beberapa tahun dalam agenda pengentasan kemiskinan," katanya. Pemerintah India, yang menghadapi pemilu pada Mei 2009, telah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain pelarangan ekspor makanan pokok seperti nasi dan miju-miju serta memotong tarif pada beberapa produk untuk mengurangi tekanan harga.

India mengalokasikan hampir 2 persen PDB per tahun mereka untuk subsidi pangan, pupuk, dan energi guna mengompensasi mahalnya harga makanan. Namun, Nukaga memperingatkan, pelarangan ekspor malah akan mendongkrak harga, sementara subsidi makanan untuk membantu masyarakat miskin akan semakin membebani anggaran negara.

"Pelarangan ekspor tidak hanya akan mendistorsi mekanisme pasar dalam pembentukan harga, tetapi juga memperburuk harga di pasar internasional," katanya. "Subsidi yang dimaksudkan untuk mengontrol harga makanan berpotensi menimbulkan beban luar biasa pada anggaran dan menjadi tidak berkesinambungan," imbuhnya. (sindo//hsp)