KEDIRI - Rencana kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pemerintah pusat memaksa semua kalangan untuk mengencangkan ikat pinggang.

Bahkan, pemerintah Kota Kediri memutuskan menunda penyelesaian proyek pembangunan fisik yang menelan anggaran sangat besar.

Langkah strategis tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kediri, Bambang Basuki Hanugerah. Menurutnya upaya penundaan program pembangunan fisik ini untuk memberi keleluasaan anggaran daerah dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM.

"Kita sudah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM ini. Salah satunya dengan menunda dulu pelaksanaan pembangunan fisik yang membutuhkan anggaran besar seperti GOR," ujar Bambang, di Kediri, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2008).

Sementara sebagai konsekuensi penundaan tersebut, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta yang diperuntukkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terancam kolaps akibat krisis ini.

Jika tidak diperkuat dengan dukungan dana, UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor riil ini akan menyumbang angka kemiskinan baru yang diperkirakan naik 10 persen pascakenaikan BBM.

Seperti diketahui, saat ini Pemkot Kediri tengah berusaha menyelesaikan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) senilai Rp49,6 miliar. Mengingat besarnya anggaran diperlukan, penyelesaian GOR tersebut dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama dibiayai oleh APBD 2006 senilai Rp2,9 miliar, tahap II dibiayai APBD 2007 senilai Rp15,2 miliar, dan sisanya diselesaikan pada tahun 2008.

"Saya kira tidak masalah menunda dulu pembangunan fisik untuk menyelamatkan masyarakat miskin," jelas Bambang.

Berbeda dengan Pemkot, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri justru terlihat pasif dalam menyikapi kenaikan BBM. Hal ini tak pelak membuat berang anggota Komisi D DPRD Kab Kediri Iskak.

Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Pemkab tidak memiliki langkah strategis dalam menghadapi krisis nasional. Seharusnya Bappeko setempat telah menyusun skema penanggulangan kemiskinan yang muncul seiring banyaknya kelompok masyarakat yang terpuruk akibat kenaikan BBM.

"Sampai saat ini kami belum melihat upaya Pemkab untuk menyusun rencana strategis menghadapi krisis ini. Seharusnya mereka bersikap cepat untuk menyelamatkan masyarakat miskin," kata Iskak.

Senada dengan upaya yang dilakukan Pemkot, Iskak mengusulkan untuk menunda pengeluaran anggaran yang cukup besar demi membantu penerima BLT yang jumlahnya ikut bertambah. Salah satunya dengan menunda penyelesaian proyek multiyears seperti monumen Simpang Lima Gumul (SLG) yang menelan anggaran miliaran rupiah. (Hari Tri Wasono/Sindo/rhs)