JAKARTA - Saat ini muncul dua sikap atas melambungnya harga minyak dunia, yakni menaikkan harga BBM sekira 20-30 persen dan sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang datang dari luar pemerintah.

Menurut Pengajar Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik pada Progam Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, Andrinof A Chaniago, Senin (12/5/2008), hal itu itu sebenarnya sama-sama tidak memberi solusi yang tepat untuk  rakyat. Dampak kenaikan harga BBM di atas 10 persen tidak akan teratasi dengan dana kompensasi atau BLT plus.

"Kegagalan selama ini sudah terbukti setelah kenaikan harga BBM tahun 2005, di mana orang miskin tetap melonjak menjadi 17,7 persen," kata Andrinof.

Tetapi, lanjut Andrinof, menolak sepenuhnya kenaikan harga, juga mengabaikan peluang memanfaatkan kemampuan masyarakat. Sebab, masyarakat diperkirakan juga siap dengan kenaikan harga kalau hanya 10 persen.

"Sebab dengan kenaikan 10 persen , tidak perlu ada kenaikan tarif transportasi umum dan kenaikan harga barang lain yang lebih mudah dikendalikan," katanya.

Andrinof mengatakan, pemerintah juga tidak perlu membesar-besarkan kesulitan dalam menutup subsidi BBM dan defisit APBN karena ada banyak sumber, seperti optimalisasi pemungutan pajak (sekira Rp20 triliun), penghematan belanja pemerintah dan lembaga-lembaga negara (sekira Rp37  triliun), penghematan PLN (sekira Rp10 triliun), bagian dari laba BUMN 2007 (sekira Rp90 triliun).

"Yang bisa diambil sekira Rp20 triliun dari hasil konversi minyak tanah ke elpiji sekira Rp8 triliun setelah membiayai program tabung dan kompor gas, dan efisiensi Pertamina," katanya.

Dikatakan, bersamaan dengan itu, pemerintah diharapkan dapat mengusahakan kenaikan lifting minyak menjadi di atas 1 juta barel per hari.

Tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah, kata Andrinof, harus bekerja keras.

"Bukan pakai jalan tanpa keringat seperti hanya menggunakan instrumen harga, membagi-bagikan anggaran dan sebagainya. Tapi, tidak mendidik rakyat dan tidak meningkatkan daya beli mereka," ujar Andrinof.

Pengamat, politisi, dan pengkritik pemerintah juga diharapkan secara jernih dan obyektif dalam menyikapi persoalan rencana kenaikan harga ini.

"Tidak asal tolak habis rencana menaikkan harga BBM karena masyarakat juga perlu diajar mandiri secara bertahap," katanya. (mbs)