JAKARTA - Rencana melepas kepemilikan Krakatau Steel harus segera dihentikan. Apalagi, bila rencana itu tidak disertai cetak biru yang jelas mengenai keberlangsungan industri strategis bangsa.

"Tidak cukup banyak alasan privatisasi KS. Semangat melepas kepemilikan KS harus dihentikan," tegas anggota Komisi I Pertahanan DPR Mutammimul Ula kepada okezone, di Jakarta, Senin (12/5/2008).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), seharusnya KS dilindungi untuk menjaga pasokan baja dan besi bagi industri pertahanan bangsa.

Mendukung pernyataan Komisaris Utama PT KS Taufiequrrachman Ruki, Mutammimul menegaskan, bahwa investor asing bisa menanamkan sahamnya bagi pengembangan pabrik-pabrik baru tanpa perlu membeli KS.

"Peningkatan kapasitas produksi bisa terpenuhi dengan investasi tersebut," imbuh dia.

Bagaimanapun juga, menurut politisi asal Solo, Jawa Tengah ini, prasyarat untuk membangun kemandirian pertahanan suatu bangsa adalah adanya jaminan ketersediaan produk yang dibutuhkan.

"Dan hampir sebagian besar alutsista yang diproduksi membutuhkan baja yang bahan bakunya dari biji besi. Jangan karena ingin keuntungan sesaat kita merugi selamanya, dan tergeruslah aset bangsa seluruhnya," pungkas politisi PKS ini. (jri) (rhs)