Sektor Riil
Naikkan BBM, Kebijakan Tak Populis
Senin, 12 Mei 2008 - 15:18 wib
Hadi Suprapto - Okezone
Berita Lainnya
-
Selasa, 22/07/2008 19:07
Impor Garam 1,5 Jt Ton -
Selasa, 22/07/2008 19:07
Ketua Kadin: Berharap SKB 5 Menteri Ditunda Agustus -
Selasa, 22/07/2008 17:07
Pertumbuhan Ekspor Perhiasan Ditargetkan 25% -
Selasa, 22/07/2008 14:07
TDL Industri Pasti Tak Naik -
Selasa, 22/07/2008 14:07
Blitar Juara Umum KPPOD Award 2007 -
Selasa, 22/07/2008 13:07
Ikang Fawzi Calon Ketua DPD REI -
Selasa, 22/07/2008 13:07
Kenaikan Harga Rusunami Maksimal Rp180 Jt -
Selasa, 22/07/2008 12:07
REI Jadi Lokomotif Pembangunan -
Senin, 21/07/2008 19:07
Meneg BUMN: Merpati Dalam Kondisi sulit -
Senin, 21/07/2008 18:07
Industri Makanan dan Minuman Akan Capai 10%

Pengisian BBM di SPBU (Foto:Sindo)
Kenaikan BBM kali ini merupakan pertaruhan besar bagi pemerintah karena dianggap sebagai sebuah kebijakan yang tidak populis. Bahkan, banyak elit politik yang mempergunakan momen kenaikan harga BBM ini sebagai bahan serangan terhadap kinerja pemerintah.
"Memang, siapapun pemerintahnya, jika dihadapkan pada situasi seperti saat ini maka menaikkan harga BBM adalah solusi yang diambil. Tanpa kenaikan harga BBM yang terjadi justru stagnasi roda pemerintahan karena tidak mencukupinya APBN yang ada," ujar Direktur Bidang Kajian Ekonomi Makro Indonesia Development Monitoring (IDM) Malvin Baringbing, di Jakarta, Senin (12/5/2008).
Satu hal yang harus kita ingatkan kepada Pemerintah adalah kenaikan harga BBM yang merupakan solusi jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan sesaat. Oleh sebab itu harus diikuti oleh kebijakan penghematan energi jangka panjang yang bisa menyelesaikan persoalan kebutuhan energi untuk jangka waktu yang lebih lama.
Kebijakan kenaikan harga BBM jangan dijadikan kebijakan tunggal yang berdiri sendiri tetapi harus dijadikan sebagai bagian dari paket kebijakan penghematan energi dan manajemen sumber daya energi. (hsp)


