JAKARTA - Subsidi BBM yang digulirkan pemerintah selama ini tidak tepat guna. Pasalnya sekira 70 persen dari total subsidi yang dianggarkan APBN dinikmati orang kaya.

Hal itu dikatakan Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Perikanan Bayu Krisnamurthi, di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (12/5/2008).

"Jadi itu tidak imbang dan tidak fair. Sebelum Februari 2008 subsidi BBM Rp126 triliun, 70 persen dinikmati oleh 40 persen orang terkaya. Jadi Rp70 triliun dinikmati oleh orang-orang yang bukan sasarannya," jelasnya.

Menurut Bayu, angka itu ada dalam skenario APBN 2008 yang disusun sebelum Februari 2008. Sementara skenario subsidi BBM yang disusun sesudah Februari 2008 membengkak menjadi Rp250 triliun. "Total 70 persennya juga dinikmati 40 persen orang terkaya, yakni Rp17 triliun," ujarnya.

Saat ini, harga minyak mentah yang digunakan mencapai USD110-115 per barel. Jika sudah mencapai USD125, maka selisih subsidi BBM dengan program penanggulangan kemiskinan akan semakin jauh. "Itu perlu ada penyesuaian harga supaya terjadi keseimbangan," imbuh Bayu.

Jika penyesuaian harga BBM tidak dilakukan, maka tiga kelompok program yang dicanangkan pemerintah untuk memberdayakan rakyat, yakni pemberdayaan usaha mikro dan menengah, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan perlindungan sosial akan terancam. "Karena APBN tidak sehat," tandasnya. (rhs)