Fiskal & Moneter
Perry: BI Dituntut Responsif & Proaktif
Selasa, 13 Mei 2008 - 16:29 wib
Berita Lainnya
-
Rabu, 27/08/2008 14:08
Bencana Berkurang, Hibah Belum Tentu Turun -
Rabu, 27/08/2008 12:08
Utang PDAM Adalah Warisan Krismon 1997 -
Rabu, 27/08/2008 11:08
Menkeu: PMK 120/2008 Jangan Disalahartikan -
Selasa, 26/08/2008 19:08
Pemerintah Berwenang Tentukan Batas Atas Tarif Pajak -
Selasa, 26/08/2008 19:08
Dirjen PU: Membandingkan ORI dengan Deposito Itu Salah! -
Selasa, 26/08/2008 17:08
Lelang 3 SUN, Depkeu Serap Rp2,463 T -
Selasa, 26/08/2008 15:08
Royalti Batu Bara
Pemerintah Lakukan 4 Tindakan Tegas -
Selasa, 26/08/2008 13:08
Inilah 5 Agen Penjual ORI 005 Terlaris -
Selasa, 26/08/2008 12:08
Pertama Kali, Target ORI 005 Dipatok Rp6,225 T -
Selasa, 26/08/2008 12:08
Penggunaan Underlying Asset SBSN Baru 22,2%

Dalam kesempatan kedua, Perry juga memaparkan pandangannya dihadapan komisi XI DPR, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2008).
Perry mengemukakan, kesinambungan pembangunan ekonomi nasional ke depan, mengharuskan penguatan strategi dan implementasi kebijakan perekonomian, baik kebijakan makroekonomi (fiskal dan moneter) maupun kebijakan sektoral maupun institusional.
"BI dituntut untuk responsif dan proaktif memainkan perannya, tidak saja dalam meningkatkan kredibilitas kebijakan, namun memberikan masukan bagi penguatan strategi maupun kebijakan ekonomi nasional," paparnya.
Dari sisi kebijakan, lanjut Perry, BI perlu menjaga keselarasan antara tujuan untuk stabilisasi makroekonomi dan keuangan dengan dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam perumusan moneter, kepentingan untuk mencapai sasaran inflasi perlu diperhatikan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi maupun keuangan.
Sedangkan di bidang perbankan perlu keselarasan antara memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan dorongan untuk intermediasi keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi.
"Penerapannya perlu menimbang perkembangan ekonomi dan keuangan dari periode ke periode, tergantung kondisi maupun tantangan yang dihadapi. Selain itu memberikan prioritas pada kepentingan jangka menengah-panjang nasional," paparnya. (Tomi Sujatmiko/Sindo/rhs)


