Fiskal & Moneter
Rasio Investasi Atas GDP Turun 10% Per Tahun
Sabtu, 17 Mei 2008 - 10:25 wib
Berita Lainnya
-
Kamis, 24/07/2008 12:07
Risiko Inflasi Global
Kenaikan Inflasi RI Paling Ringan -
Rabu, 23/07/2008 18:07
Jangan Terkecoh Anggaran Kemiskinan di APBN -
Rabu, 23/07/2008 17:07
Neoliberal untuk APBN Mandul -
Rabu, 23/07/2008 17:07
Auditor Pajak Masih Mudah Disuap -
Rabu, 23/07/2008 16:07
Hartadi: Commodity Supercycle Capai Puncak -
Rabu, 23/07/2008 14:07
Krisis Pangan & Energi
Peran Bank Sentral Sangat Dibutuhkan -
Rabu, 23/07/2008 13:07
Pansus Hak Angket Energi
BPK Bantu Sediakan Data ke DPR -
Rabu, 23/07/2008 13:07
Resesi AS Berdampak Terbatas di RI -
Rabu, 23/07/2008 09:07
BPS Akui Belum Maksimal Ungkap Data Kemiskinan -
Selasa, 22/07/2008 19:07
Hasil Lelang Debt Switch Sebesar Rp4,4 Triliun.

Jumlahnya menjadi rata-rata 20 persen dari sebelum krisis 30 persen. Sedang share pemerintah dan swastanya masing-masing sebesar lima persen dan 16 persen.
"Investasi minim telah menyebabkan kita belum bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal. Yang ada malah informal. Kalau meningkat, iya. Tetapi pertumbuhannya lambat," ujar Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto, Jakarta, Jumat (16/5/2008).
Menurut Bambang, kondisi ini telah menempatkan Indonesia dalam kurun waktu yang sama sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tingkat pengangguran terkini Indonesia mencapai 10,4 persen per tahun dengan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja terminim 5,7 persen.
Indonesia jauh tertinggal dibanding tingkat pengangguran berbanding pertumbuhan kesempatan kerja Kamboja dan Thailand masing-masing 0,8 persen berbanding 23,3 persen dan 1,7 persen berbanding 10 persen.
Dijelaskan Bambang, terdapat empat faktor yang menyebabkan rendahnya investasi dalam negeri. Antara lain, yakni ketidakstabilan kondisi makro ekonomi, buruknya fasilitas infrastruktur, ketidakjelasan kebijakan ekonomi terutama dalam rincian daftar negatif investasi (DNI), dan masih kentalnya korupsi dan pungutan liar yang menambah biaya yang harus dikeluarkan investor. (Zaenal Muttaqin /Sindo/rhs)


