JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan mengirimkan 1.000 tenaga kerja ke Jepang dalam jangka waktu dua tahun mendatang. 1.000 tenaga kerja itu terdiri dari 400 perawat dan 600 pengasuh orang jompo (baby sitter).

Penempatan tenaga kerja ini merupakan hasil dari negosiasi antara pemerintah RI dengan Jepang, sebagai tindak lanjut kerja sama ekonomi melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Penempatan tenaga kerja ini diimplementasikan dengan penandatanganan nota kesepahamanan (MoU) antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dengan The Japan International Corporations of Welfare Servicis (JCOWEL).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Maging Director JCOWEL Tsunoda  yang disaksikan Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno, di Gedung Depnaker, Jakarta, Senin (19/5/2008).

"Saya berharap kuota itu bisa terpenuhi, supaya pemerintah Jepang dapat memberi kuota yang lebih besar lagi, mengingat Indonesia memiliki tingkat kelulusan yang cukup tinggi, yakni 25 ribu per tahun melalui 770 sekolah perawat," kata Erman.

Erman berharap, penempatan tenaga kerja ke Jepang tidak terbatas pada dua jenis pekerjaan itu. Tapi juga pada jenis pekerjaan lain, seperti sektor pariwisata dan hotel.

Sementara itu, Kementrian Tenaga Kerja, Kesehatan, dan Kesejahteraan Jepang Arai mengatakan, penempatan perawat dari Indonesia ke Jepang adalah pertama kalinya. "Permintaan perawat asal Indonesia di Jepang sangat tinggi," katanya.

Diharapkan, akhir juli penempatan kedua jenis tenaga kerja itu sudah masuk ke Jepang.

Mengenai upah, perawat minimal sebesar 200 ribu yen Jepang, atau setara Rp17,910 juta dengan kurs saat ini, Rp89,551per yen. Masa kontrak perawat adalah tiga tahun. Sementara untuk pengasuh 175 ribu yen per bulan, atau setara Rp15,665 juta, dengan masa kontrak empat tahun. (hsp)