JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat miskin hanya sebagai hiburan jangka pendek bagi masyarakat.

"Itu hanya penanggulan psikologis, supaya sedihnya jangan terlalu sedih. Karena selanjutnya akan ada program susulan," ucap Ketua fraksi PKS DPRD Slamet Nurdin, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (19/4/2008).

Selain itu, Slamet Nurdin ingin dalam penyaluran BLT nanti, pihak DPRD dilibatkan untuk melakukan pengawasan. Karena dirinya khawatir, kalau dalam pembagian tersebut akan menimbulkan permasalahan yang bisa menyulut kerusuhan.

"Ada baiknya, Pemprov DKI mengkoordinasikan hal ini. Karena pola pengawasan ada di DPRD, jadi DPRD wajib diikutsertakan karena (bisa jadi) ada dampak perlawanan sosial. Dan masyarakat nantinya juga akan mengadu ke DPRD," ucapnya.

Untuk mengantisipasi ketidakakuratan data, Slamet Nurdin menyarankan ada alokasi anggaran dana untuk adjustment data yang tidak valid.

"Harus ada alokasi anggaran untuk adjusment data yang tidak valid, karena jika tidak akan ada komplain," imbuhnya.

Nurdin menambahkan, selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam setiap penyaluran bantuan. contohnya pada saat pembagian raskin. (rhs)