JAKARTA - Pemerintah akan tetap jalan terus mendistribusikan dana BLT meskipun terdapat daerah-daerah yang menolak pemberian dana tersebut.
 
"Kita tetap akan jalan. Tapi nanti kita akan dialog dengan mereka, karena bagaimanapun juga gubernur punya otoritas," ujar Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (19/5/2008)
 
Menurut Bambang, seharusya daerah tidak menolak pendistribusian dana BLT. Pasalnya, dana BLT merupakan program nasional yang diarahkan untuk membantu masyarakat miskin. Dana ini berfungsi sebagai bantalan untuk menopang daya beli mereka ketika harga BBM bersubsidi dinaikan.
 
"Harusnya ini didukung. Ini kan pengalihan subsidi ke orang miskin, juga sifatnya sementara. Karena ada orang-orang miskin yang membutuhkan, apalagi ketika dinaikan mereka butuh bantalan," papar dia.
 
Sejumlah daerah telah mengungkapkan penolakannya atas rencana pemerintah memberikan dana BLT untuk rumah tangga miskin (RTM) pada masing-masing daerah. Beberapa di antaranya Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Solo, Blitar, Kediri, Palembang, dan terbaru DKI Jakarta.
 
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan BLT kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) di seluruh Indonesia masing-masing sebesar Rp100 ribu per bulan.

Program ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat setelah pemberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi 20-30 persen pada akhir Mei. Sedang anggarannya sendiri mencapai Rp14,1 triliun.
 
Rencananya, pemberian BLT tahap pertama akan didistribusikan di 10 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Jogja, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Kupang. Kesepuluh daerah ini dinilai paling siap fasilitas pendistribusiannya (layanan PT Pos Indonesia) dan juga dinilai paling banyak jumlah masyarakat miskinnya.  (Zaenal Muttaqin /Sindo/rhs)