TEXT SIZE :
JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi perlu didukung stabilisasi kementerian/lembaga (K/L) yang menangani politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
Menurut Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, selama ini upaya menciptakan iklim investasi cenderung hanya menjadi tanggungjawab K/L bidang ekonomi dan industri.
"Sayang, ketika desk Ekuin di kabinet bekerja keras merancang berbagai kebijakan untuk merangsang minat investor asing maupun lokal, desk Polhukam malah nyaris tak berbuat apa-apa. Ada kesan, di mata desk polhukam, kerja mewujudkan suasana kondusif hanya tanggung jawab desk ekonomi di kabinet," ujarnya di Jakarta, Selasa (03/05/2008).
Akibatnya, kata dia, Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir gagal permanen memulihkan iklim investasi yang kondusif, karena ketidakmampuan pemerintah mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.
Bambang mencontohkan serangan brutal Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kerukun Keragaman Agama di Monas, Minggu lalu.
Menurutnya, ini menjadi deretan bukti desk Polhukam selama ini bersikap masa bodoh terhadap praktik pungutan liar, penyelundupan, premanisme dalam dunia bisnis dan kegiatan ilegal lainnya.
"Rancangan Inpres Program aksi perbaikan iklim investasi yang sedang disiapkan pemerintah akan sia-sia jika desk polhukam di kabinet gagal mewujudkan keamanan dan ketertiban umum," lanjutnya.
(Zaenal Muttaqin /Sindo/rhs)
RSS