TEXT SIZE :
SPBU apung di laut lepas kepulauan Seribu (FotoL: Aziz Indra)
JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta tunduk kepada kebijakan pemerintah pusat menyusul penolakan pemda kepulauan Riau dan Bali, menjadi wilayah ujicoba (pilot project) penerapan kartu pintar (smart card).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa mengatakan, seharusnya Pemda mau bekerja sama agar suatu kebijakan dapat terlaksana.
"Buat saya kalau ada kebijakan pemerintah pusat seharusnya pemda kooperatif," ujar dia seusai membuka Forum Kajian Ketahanan Pangan dan Keamanan Energi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta, Kamis (5/6/2008).
Menurut dia, sebagai suatu negara kesatuan seharusnya seluruh daerah diwajibkan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada alasan untuk daerah-daerah tersebut menolak kebijakan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menuturkan, hingga kini pihaknya masih memilih wilayah yang tepat untuk dijadikan tempat pilot project smart card.
"Dulu kan kita mau lakukan di Batam dan di Bali, lalu Pemda nya kan menolak," tutur dia usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR Rabu (4/6/2008) malam.
Sementara, kata dia, jika dilakukan uji coba di Jakarta tidak mungkin pasalnya daerahnya terbuka. Dengan kondisi seperti ini, jelas Purnomo maka pihaknya tengah melakukan review kembali.
Purnomo mengungkapkan, selain terkendala wilayah uji coba, hal lain yang menjadi hambatan adalah pengadaan smart card itu sendiri. Sebab, tambah dia, ternyata untuk pelaksanaan kartu pinta ini juga membutuhkan Global Positioning Sistem (GPS) yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengisian premium dan solar bersubsidi.
"Kita sedang hitung biayanya ketika dibuka tender bisa masuk nggak harganya," jelas Purnomo.
Purnomo menampik besarnya biaya pengadaan smart card ini menjadi alasan ditundanya program ini hingga 2009. Menurut Purnomo, sebagai pengganti pemerintah akan mempercepat pemakaian bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi yang dalam waktu dekat akan masuk dalam volume cukup besar ke Jawa dari Sumatera Selatan. Selain BBG, kata Purnomo, bahan bakar alternatif lainnya yaitu Bahan Bakar Nabati (BBN).
(Ferial Thalib /Sindo/rhs)
RSS