JAKARTA - Bank for International Settlements (BIS) menilai ketahanan ekonomi di negara asia untuk menghadapi krisis sudah lebih baik. Namun, BIS tetap mengingatkan untuk menjaga stabilitas dalam menghadapi gejolak saat ini.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A Sarwono dalam keterangan tertulisnya mengatakan, salah satu kesimpulan dari sidang kelompok kerja BIS adalah ketahanan ekonomi terhadap krisis di negara asia cukup baik. Hal tersebut tercermin pada kuatnya neraca pembayaran, meningkatnya cadangan devisa dan berkurangnya hutang luar negeric Selain itu, perkembangan pasar keuangan yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya krisis.

"Gejolak yang muncul akibat meningkatnya harga komoditas, makanan hingga krisis keuangan di AS akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Asia," jelasnya mengutip hasil sidang BIS yang berlangsung di Jakarta, Minggu (8/6/2008).

Tingginya tekanan inflasi, lanjut Hartadi yang semula dipicu melonjaknya harga komoditas internasional dan harga minyak, terefleksi pada meningkatnya inflasi inti di sejumlah negara. Menghadapi tekanan itu, bank sentral anggota BIS harus cermat menggunakan pilihan dan instrumen kebijakan moneter yang ada.

Namun, harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan, inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Sedangkan kebijakan moneter yang diambil bank sentral anggota BIS adalah menggunakan suku bunga dan memperkuat nilai tukar untuk menghadapi inflasi.

"Karenanya, menghadapi tantangan yang sama tersebut, upaya kerjasama dan saling tukar pengalaman antar otoritas moneter menjadi penting perananya," tandas Hartadi.

Sebagai informasi sidang BIS dihadiri oleh 19 bank sentral atau otoritas moneter dari asia pasifik, eropa, Australia, Selandia Baru dan Amerika Latin. BIS adalah organisasi internasional bank sentral seluruh dunia yang mendorong kerjasama keuangan dan moneter diantara bank sentral. Sedangkan BIS Working Party adalah forum diskusi rutin yang diselenggarakan oleh BIS dengan penyelenggaraan yang berlangsung di negara anggota BIS. (Tomi Sujatmiko/Sindo/hsp)