TEXT SIZE :
Mochammad Wahyudi - Okezone
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo menduga ada kebocoran yang terjadi baik dalam volome produksi maupun penerimaan minyak dan gas.
Hal itu disebut Drajad setelah mendengar laporan dari BP Migas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan pada saat rapat dengar pendapat dengan Komsisi XI DPR, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2008).
"Bagaimana DPR bisa tahu kalau angka-angka di APBN itu benar. Sementara auditor negara tidak bisa masuk," katanya.
Angota DPR dari Fraksi PAN itu menduga ada kebocoran dalam volume minyak. Sebab, berdasarkan fakta bahwa di Kalimantan Timur ada kebocoran lewat pipa bawah laut, serta di Tanjung Priok ada banyak kebocoran di tangki-tangkinya.
Sementara untuk sisi penerimaan migas, ia mempertanyakan kenapa harga jual yang dipakai pemerintah memakai patokan harga minyak Indonesia (ICP), padahal saat minyak di jual ada harga terima. "Kayak kita jual barang, harga saat dia mengirim itu kan ada, kenapa tidak dipakai harga itu saja," tegasnya.
Menurutnya harga jual minyak itu mencerminkan angka riil, jangan memakai ICP. Apalagi, kata dia, Indonesia tidak melakukan lindung nilai (hedging) sama sekali.
Untuk penggunaan rekening 600 BI, Drajad tidak yakin akan digunakan semestinya. Pasalnya, berdasarkan auditor BPK ada kelebihan cost recovery sebesar USD2 miliar. Oleh sebab itu, ia meminta supaya mutasi rekening bisa diserahkan ke DPR agar bisa diproses dengan data BPK, supaya DPR yakin dana yang ada di rekening itu benar.
(hsp)
RSS