JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit lifting minyak di BP Migas, didukung oleh legislator.

Salah satunya, Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Drajad Wibowo yang menyetujui langkah KPK memanggil kepala Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

"Lifting minyak adalah kunci pertama untuk menentukan volume minyak yang didapat. Sehingga kalau liftingya sudah salah maka akan melebar ke mana-mana," ujarnya, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2008).

Dia juga menduga, bahwa berdasarkan penjelasan Ditjen Migas dan Ditjen Anggaran Depkeu, telah terjadi kebocoroan dalam pencatatan lifting minyak.

"Jadi KPK harus cek alat-alat untuk lifting apakah sudah dilakukan dengan benar, dan apakah petugas yang memasang alat tersebut tidak terkena sogokan seperti petugas Ditjen Bea Cukai?" tandas Drajad.  (rhs)