TEXT SIZE :
Siswanto - Okezone
JAKARTA - Wacana pemangkasan gaji para menteri yang diterapkan di Malaysia dinilai tidak efektif jika diterapkan di Indonesia.
Pemangkasan yang dilakukan di Negeri Jiran untuk menghemat biaya menghadapi tingginya harga minyak dan krisis pangan, yang kemudian dialokasikan untuk pos kemiskinan. Masalahnya, hasil penyunatan gaji menteri tidak seimbang dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
"Kita sudah menghitung. Menteri kan jumlahnya 34 orang, mau dipotong berapa? Misalnya 15 persen dari gaji menteri Rp18 juta. Maka didapat pengurangan gaji sekira Rp2 jutaan. Jumlah itu dikali 34 orang. Hasilnya berapa? Ya sekira Rp60-an juta. Nah, itu (diut yang hanya sekian) mau dibagi kemana? ke fakir miskin? Ya rasional saja lah," papar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi, seusai menghadiri peluncuran Hasil Pelaporan Asia Pacific Human Development Report oleh UNDP, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/6/2008).
Jadi, lanjut Taufiq, lebih baik dianjurkan ke masing-masing menteri saja agar mau berinisiatif memberikan sumbangan bagi anak yatim. "Malah lebih banyak yang bisa dilakukan dari potongan gaji. Jadi tidak mungkin lah, kurang masuk akal," imbuhnya.
Kebijakan yang dilakukan oleh Malaysia, menurutnya, memang telah disesuaikan dengan kondisi kepemerintahaan setempat. Dari segi kuantitas pejabat negara serumpun tersebut, jumlahnya tidak sebanding.
Jika di Indonesia hanya terdapat 34 menteri, di Malaysia jumlah pejabat tinggi sekira 2.000 orang. "Coba jumlah itu dikali Rp2 juta maka hasilnya?" tanya Menpan seraya meminta wartawan untuk menghitungnya.
Kendati mengalami bertubi-tubi masalah, pemerintah tetap menjalankan program yang belum tentu bisa dilakukan di negara lain.
"Kita punya bantuan langsung tunai (BLT) punya kredit usaha rakyat (KUR), punya kredit untuk usaha kecil menengah (UKM), punya sumbangan Rp3 miliar untuk satu kecamatan," terang Taufiq.
(rhs)
RSS