JAKARTA - Posisi menko perekonomian tidak manfaat banyak bagi masyarakat, sehingga diisi atau tidaknya menko tidak bermasalah. Pasalnya, kebijakan ekonomi pemerintah sekarang ini cenderung banyak merugikan masyarakat dan pelaku usaha ekonomi rakyat.

"Namun, kalau kita lihat rangkap jabatan itu hanya untuk menyenangkan investor dan kreditur asing," ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Drajad Wibowo, sebelum sidang paripurna, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2008).

Menurut dia, investor dan kreditur asing khawatir kalau posisi menko perekonomian tidak diisi oleh orang yang tidak pro kepada mereka. Sehingga, Drajad menilai, tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisi menko karena untuk menjaga kreditur dan investor asing.

Drajad justru khawatir, jabatan menko dirangkap oleh Menkeu akan semakin menabah beban menkeu. "Sekarang saja tugasnya masih banyak yang belum dituntaskan," katanya.

Dari sisi efektivitas pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, kata dia, jika menko perekonomian dipegang oleh Menkeu Sri Mulyani justru sangat mengkhawatirkan. "Pekerjaan Rumah (PR) menkeu menumpuk dan banyak belum diselesaikan. Salah satunya kasus BLBI," kata dia. (hsp)