Anwar Nasution (Foto: Ratman Suratman)
JAKARTA - Saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar seluruh auditor menyusun action plan ternyata berbuah hasil. Terdapat sekira 30 dari 85 instansi pemerintah pusat atau kementerian/lembaga (K/L) yang sudah membuatnya.
"Ini sudah direspons positif oleh pemerintah. Departemen Pertahanan yang paling pertama menyusun action plan tersebut," ucap Ketua BPK Anwar Nasution, saat konferensi pers seusai memaparkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2007 kepada DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2008).
Bahkan, menurut Anwar, Dephan sudah meminta 20 tenaga akuntan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain Dephan, Anwar juga menyebut beberapa departemen lainnya juga telah melakukan actin plan, yakni Depnaker, Deplu, Depkes dan Depkeu.
"Tunggu bulan depan, ada beberapa departemen yang akan diberikan opini bagus sekali," tandas Anwar.
Penyusunan action plan itu sangat penting untuk dilakukan seluruh auditor baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Karena, menurut Anwar, action plan itu sebagai bentuk rencana tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK untuk menuju opini wajar tanpa pengecualian.
Setidaknya, lanjut Anwar, itu bisa terjadi dalam enam bidang, yaitu sistem akuntasi dan pelaporan keuangan, sistem teknologi informasi, penertiban rekening pemerintah,invetarisasi aset tetap dan utang, penjaminan mutu oleh pengawas internal, dan peningkatan kualitas SDM pengelola dan pengawas keuangan negara/daerah dan BUMN/BUMD
(rhs)