JAKARTA - Rasio  kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) bank pembangunan daerah (BPD) untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) per April 2008 naik 24 persen dibanding periode yang sama 2007.

Peningkatan dipicu tingginya laju inflasi sehingga menurunkan daya beli dan kenaikan suku bunga acuan BI Rate yang memengaruhi (kenaikan) bunga kredit. Statistik perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) per April 2008 menunjukkan, NPL untuk sektor UMKM naik menjadi Rp1,390 triliun dari Rp1,122 triliun pada April 2007.

"Masalah tersebut struktural (inflasi,suku bunga,dan turunnya daya beli).Saya tidak tahu apakah kredit konsumsi, termasuk sektor UMKM.Yang penting, BPD harus lebih selektif dalam mencairkan kredit," ujar Kepala Ekonom PTBankNegaraIndonesia Tbk (BNI) Tony Prasetyantono di Jakarta, Senin (23/6/2008), kemarin.

Tony menuturkan, untuk mengantisipasi melonjaknya NPL, BPD perlu melakukan restrukturisasi secara selektif dan memantapkan manajemen risiko dalam penyaluran kreditnya.Namun, imbuh dia, hal itu tidak akan berkontribusi banyak jika masalah struktural belum diselesaikan. Peningkatan NPL UMKM BPD sudah terjadi sejak Januari 2008, yaitu menjadi Rp1,176 triliun, kemudian menjadi Rp1,258 triliun pada Februari, dan Maret menjadi Rp1,352 triliun.

Direktur Biro Riset Info Bank Eko B Supriyanto mengatakan, melonjaknya NPL bisa terjadi karena peningkatan kredit UMKM sektor produktif maupun konsumtif yang tidak terkait karyawan pemerintah daerah. "Salah satu cara yang terbaik adalah melakukan restrukturisasi kredit atau melakukan ekspansi kredit ke sektor yang menguntungkan atau paling tidak kepada sektor yang terkait proyek-proyek pemerintah daerah," paparnya.

Sementara praktisi perbankan Paul Sutaryono menilai peningkatan NPL terjadi karena kredit sektor UMKM termasuk kredit konsumsi. Selain itu, menurut dia, kredit yang diteruskan melalui linkage program dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mulai seret sehingga NPL BPD naik. Untuk itu,lanjut Paul,BPD wajib melakukan restrukturisasi kredit macet, mengubah target ekspansi kredit, hingga melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional.

"Langkah BPD untuk merevisi target pertumbuhan kredit sudah benar.Di samping itu, mereka harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit," tandasnya.

Sementara itu, penurunan NPL kredit UMKM justru dialami kelompok bank persero pada periode yang sama, sebesar 3 persen,dari Rp9,327 triliun menjadi Rp9,065 triliun. Kelompok bank asing dan campuran juga mengalami penurunan NPL sebesar 5 persen dari Rp1,667 triliun menjadi Rp1,591 triliun, sedangkan kelompok perbankan lain seperti bank swasta nasional mencatatkan penurunan NPL untuk sektor UMKM sebesar 3,4 persen dari Rp7,655 triliun menjadi Rp7,390 triliun. (sindo//hsp)