JAKARTA - DPR mengusulkan bahwa rasio selisih antara harga bahan bakar minyak domestik (BBM bersubsidi) dengan pasar internasional sebaiknya konstan. Hal ini untuk mencegah peningkatan selisih harga yang signifikan, untuk jenis yang sama, bila terjadi kenaikan harga minyak lagi.

"Kalau harga minyak naik, bisa saja rasionya berubah. Ambil contoh premium, ketika harga Rp4.500, harga pasar premium Rp6.100. Jadi selisihnya Rp1.600," ungkap Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz, seusai raker dengan pemerintah, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2008).

Sementara, lanjutnya, ketika harga premium naik kembali menjadi Rp6.000, harga pasar sudah Rp9.000. Sehingga, selisihnya meningkat menjadi Rp3.000. "Jadi untuk unit yang sama kita harus membayar (selisih) dua kali lipat, akibat harga pasar itu," jelas Anggota Fraksi Golkar itu.

Atas pertimbangan itulah, menurut Harry, dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat selisih yang konstan untuk menghindari kesengsaraan yang berlipat. Dengan kata lain, bersama dengan DPR, pemerintah bisa menetapkan berapa persentase semestinya antara harga minyak domestik dengan harga pasar internasional.

Jadi, menurut dia, itulah yang diusulkan supaya selisih harga pasar dan harga subsidi sama. Kendati demikian, sampai saat ini DPR belum memulai membahas hal ini lebih jauh. Karena masih menunggu usulan persentase dari pemerintah.

"Pemerintah akan mengusulkan berapa yang dianggap rasional, (misalnya) 20 persen, 25 persen, 30 persen atau berapa. Terserah. Tapi yang penting adalah konstan," tegasnya.

Namun, ia menekankan, kebijakan ini mengandung konsekuensinya. Secara tidak langsung, kebijakan ini mengizinkan adanya kenaikan harga BBM secara berkala pada tahun depan. "Mau tidak mau, pada akhirnya memang harus begitu," ucap Harry singkat.

Selain itu, kebijakan penetapan rasio ini juga kecil kemungkinannya untuk membuat subsidi minyak ikut menjadi konstan. Namun, yang terpenting subsidi tersebut tidak terganggu. (hsp)