TEXT SIZE :
JAKARTA - Program privatisasi sejumlah BUMN tidak berjalan optimal. Ini karena lambatnya persetujuan DPR. Dikhawatirkan tertundanya privatisasi ini akan berpengaruh terhadap target dari setoran BUMN Rp500 miliar kepada APBN-P 2008.
Sesmenneg M Said Didu mengatakan, yang paling ideal persetujuan dari DPR soal privatisasi seharusnya pada masa sidang pertama, yakni akhir Maret 2008.
"Privatisasi adalah momentum. Saya pikir perlu kita lihat bahwa kinerja pemerintah yang bisa tidak tercapai karena proses legitimasi yang menjadi kendala," ujar Said usai rapat, di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Bateng, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2008).
Sementara itu, Said Didu menambahkan, membaiknya kinerja saham sektor pertanian, pertambangan, dan baja, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan privatisasi.
Prioritas utama penggadaian perusahaan pelat merah oleh Kemenneg BUMN pada 2008 ini, di antaranya PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara III (PT PN), PT PN IV dan PT PN VII.
"Bahkan, kalau perlu Garuda diprivatisasi, penerbangan saat ini tahap aman," imbuhnya.
Said Didu memperkirakan terganjalnya privatisasi karena adanya dua pendapat yang berbeda yakni, PP Privatisasi yang menyatakan, dalam upaya program privatisasi pemerintah cukup mendapat rekomendasi dari DPR. Sedangkan menurut UU Keuangan Negara, Program Privatisasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPR.
(Arif Sinaga/Trijaya/rhs)
RSS