JAKARTA - DPR akan membahas secara intensif mengenai rencana penawaran umum perdana saham (IPO) PT Krakatau Steel (KS) akhir Agustus. Sedangkan permasalahan yang terjadi saat ini adalah mengenai siapa yang akan membahasnya.

"Masih ada tarik-menarik siapa yang akan membahas, apakah Komisi VI atau IX. Apalagi saat ini DPR sedang reses, sehingga kemungkinan akhir Agustus baru bisa dibahas," kata Anggota DPR RI Didik J Rahbini dalam diskusi di Jakarta, Kamis (17/7/2008).

Dia menuturkan, sampai saat ini masih menjadi perdebatan apakah Komisi VI yang mengurusi bidang BUMN atau Komisi XI yang mengurusi masalah keuangan Negara, yang berhak membahas rencana aksi korporasi KS ini.

Selain itu berharap keinginan untuk IPO tersebut bukan lah hanya untuk "mengusik" BUMN produsen baja itu, tetapi memang untuk membuka pasar baja di Indonesia agar KS bisa mengembangkan diri.

Pengamat Pasar Modal Dandossi Matram menyatakan, jumlah saham yang akan dilepas KS melalui IPO diperkirakan antara 20-30 persen atau senilai Rp2,5 triliun sampai Rp3,5 triliun.

"Dengan perkiraan valuasi aset KS sekitar Rp13 triliun, maka pelepasan saham sekitar 20-30 persen ke pasar masih diserap oleh pasar," kata Dandossi.

Dalam IPO nanti, lanjut Dandosi, KS ingin menari dana masyarakat sekitar USD200 juta yang akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini, kapasitas produksi KS saat ini sekitar 2,5 juta ton per tahun, dan dengan investasi baru nanti perusahaan ini memperkirakan bisa memproduksi hingga empat juta ton per tahun. Selain itu, melalui IPO ini akan meningkatkan tranparansi KS sebagai perusahaan publik.

Dandosi menuturkan melalui IPO, profitabilitas perusahaan dapat lebih terukur dengan implementasi good corporate governance dan hal itu membuka akses lebih besar untuk memperoleh pendanaan baik dari sektor perbankan maupun pasar modal. Sedangkan waktu yang tepat untuk melakukan IPO KS adalah pada akhir tahun ini.

"Jika DPR sudah membahas diperkirakan berakhir pada September. Setelah mendapat persetujuan dari DPR ini perlu waktu tiga bulan untuk persiapan, sehingga kemungkinan bisa dilakukan pada Desember mendatang," tandasnya.

Dandosi menambahkan Indonesia sangat tertinggal dalam bidang industri manufaktur akibat minimnya dukungan dari baja. Kontribusi industri terhadap PDB hanya 28 persen atau masih kalah dibandingkan Malaysia yang mencapai 32 persen. Di masa depan, kebutuhan baja akan meningkat tajam, termasuk Indonesia dengan tingkat konsumsi 33 kilogram per tahun atau masih kalah dibandingkan Malaysia seberat 280 kilogram.

"Masa depan PT KS sepenhnya ditentukan pemerintah. Jika pemerintah punya visi ekonomi dan pertanahanan yang baik, industri baja akan menjadi prioritas dan PT KS tidak akan dibiarkan jatuh ke tangan asing," tandasnya. (Tomi Sujatmiko/Sindo/rhs)