NUSA DUA - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sandiaga S Uno berharap pemerintah menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang pengalihan jam kerja dengan kesepakatan yang jelas tentang lembur. Bila tidak, kebijakan tersebut dikhawatirkan mengancam dunia usaha.
Sandiaga menyebut ada potensial lost (potensi kerugian,red) mencapai 15-20 persen bila pengusaha dipaksa beroperasi pada Sabtu dan Minggu dengan status kerja karyawan lembur.
"Kemarin kami simulasikan, kalau tidak ada kesepakatan mengenai lembur, potensial lost yang harus ditanggung pengusaha bisa 15 sampai 20 persen," terangnya, kepada wartawan di sela-sela Munas HIPMI ke XIII di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali Sabtu (19/7/2008).
Dengan pemindahan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu, Sandiaga menilai penting adanya kebijakan yang tegas. Ia pesimis saran pemerintah untuk melakukan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja terkait lembur bisa dilakukan.
"Definisi dari pada produk hukumnya sendiri masih ada ketidakjelasan. Apakah ini lembur atau tidak. Nggak bisa dikembalikan ke pengusahanya. Ini kan mengubah perilaku yang biasa libur sabtu minggu, sekarang kerja sabtu minggu, ya mereka (pekerja,red) pikirannya lembur," tambah Sandiaga.
SKB tersebut diperkirakan juga akan menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya produksi. Hal tersebut dipastikan bakal menggerus daya saing dunia usaha, terutama industri kecil dan menengah.
Bila SKB tetap dijalankan tanpa kebijakan tambahan, ia khawatir akan mengancam dunia usaha. "Kita harapkan jangan sampai terjadi. Dunia usaha sudah cukup terepotkan dengan iklim usaha yag kurang kondusif, naiknya BBM dan lain sebagainya. Janganlah diberatkan dengan SKB semacam ini," Sandiaga menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BKPM M Lutfi menjelaskan, SKB lima menteri tentang pemindahan jam kerja ke Sabtu dan Minggu menurutnya merupakan upaya penghematan.
Lutfi optimistis SKB tersebut tidak akan berpengaruh pada investasi. "Ini kan sesuatu yang biasa. Orang lain berinvestasi ke Indonesia bukan hanya karena infrastruktur. Tapi karena market yang besar dan potensi keuntungan yang besar," tandasnya.
(Ni Komang Erviani/Sindo/rhs)