Sektor Riil
Blitar Juara Umum KPPOD Award 2007
Selasa, 22 Juli 2008 - 14:18 wib
Mochammad Wahyudi - Okezone
Berita Lainnya
-
Selasa, 19/08/2008 19:08
Program Konversi Minyak Tanah Tersendat -
Selasa, 19/08/2008 18:08
Asitab Minta Bantuan Wapres Masalah Pertamina -
Selasa, 19/08/2008 18:08
Bangunan Tinggi Perlu Perhatikan Kualitas -
Selasa, 19/08/2008 17:08
Gara-Gara PLN, Mal Rugi Ratusan Miliar -
Selasa, 19/08/2008 17:08
2008-2010, 12 Ribu Karyawan KA Pensiun -
Selasa, 19/08/2008 14:08
2009, Plaza Depperin Pusat Pameran Produk Indonesia -
Selasa, 19/08/2008 13:08
Perajin Cibatu Dilibatkan Olah Komponen Astra -
Selasa, 19/08/2008 12:08
Royalti Batu Bara
Darmin: Pokoknya Bayar! -
Selasa, 19/08/2008 12:08
Depperin Akan Bangun DDC di 4 Provinsi -
Selasa, 19/08/2008 08:08
Ekspor Teh Akan Capai USD1,8 Juta

Keputusan tersebut didasarkan kepada hasil survei yang dilakukan KPPOD terhadap 12.187 responden dengan rata-rata sekitar 50 responden setiap kabupaten atau kota.
"Responden tersebut diambil dari kalangan pengusaha," ucap Bendahara KPPOD Anton Supit, saat pengumuman peraih local economic governance award, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (22/7/2008).
Berdasarkan sembilan indikator yang digunakan untuk penilaian, Blitar meraih poin tertinggi dalam indeks tata kelola ekonomi daerah sebesar 76 poin. Disusul kemudian oleh Kabupaten Magetan, Jatim, dengan nilai 75,4 poin dan kota Prabumulih, Sumsel, 74,7 poin.
Selain juara umum, KPPOD juga menyerahkan sembilan penghargaan lainnya. Penghargaan tersebut diberikan untuk daerah yang menduduki peringkat teratas dalam satu dari sembilan indikator yang digunakan oleh KPPOD.
Seperti misalnya, dalam hal akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha, KPPOD memberikan penghargaan kepada Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), atau penghargaan atas perizinan usaha yang jatuh kepada kota Blitar.
Berikut penghargaan KPPOD selengkapnya:
Juara Umum: Blitar
Akses terhadap lahan usaha: Kabupaten Timor Tengah (NTT)
Perizinan Usaha: Kota Blitar
Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha: Kabupaten Musi Rawas (Sumsel)
Program Pengembangan Usaha: Kabupaten Bantul (DIY)
Kapasitas dan Integrasi Kepala Daerah: Kabupaten Soppeng (Sulsel)
Biaya Transaksi di Daerah: Kabupaten Tabanan (Bali)
Pengelolaan Infrastruktur Fisik: Kabupaten Tuban
Keamanan dan Resolusi Konflik: Kabupaten Pamekasan
Peraturan Daerah: Kota Prabumulih. (ade) (rhs)


