JAKARTA - Departemen Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan merekomendasikan sekitar 1.200 atau setara 66 persen rancangan peraturan daerah (raperda) untuk ditolak.

"Itu dihasilkan setelah kami melakukan evaluasi terhadap 1.800 raperda," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan sambutan di acara Local Economic Governance Award yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (22/7/2008).

Menkeu menambahkan, jika dilihat dari penyebarannya, maka perda atau raperda yang paling banyak mendapat rekomendasi adalah dari sektor perhubungan, pertanian, dan pekerjaan umum.

Sementara, jika dikaitkan dengan wilayah dari mana perda atau raperda itu berasal, maka, Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah tiga provinsi dimana perda atau raperdanya banyak dibatalkan. (rhs)