JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui belum bisa secara maksimal mengungkap angka kemiskinan di Indonesia.

"Keterbatasan kemampuan kami terutama disebabkan belum dimilikinya informasi tentang kondisi kemiskinan secara spesifik pada semua daerah di Indonesia," ujar Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Wynandin Imawan di Jakarta.

Padahal, kata Wynandin, penyebab kemiskinan di satu daerah tidak sama dengan daerah lain, sehingga juga diperlukan cara pengentasan yang beragam.

Terkait hal itu, kebutuhan data statistik kemiskinan yang lebih beragam baik di pedesaan maupun perkotaan sangat mendesak. Menurut dia, dengan sistem penghitungan kemiskinan yang berlaku saat ini, yakni dengan menggunakan persentase angka kemiskinan di desa, kelurahan, atau kecamatan dengan memanfaatkan hasil sensus penduduk yang diperoleh dari kegiatan pemetaan kemiskinan (proverty mapping), tidak bisa memberikan hasil yang lebih komprehensif.

"Kondisi itu menyebabkan data kemiskinan pada umumnya mengedepankan jumlah," kata dia. Padahal, jelas dia, kemiskinan tidak hanya terkait jumlah atau persentase. Sebaliknya, kemiskinan erat berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat miskin.

Kualitas hidup masyarakat miskin, berkaitan dengan status kesehatan, tingkat pendidikan, seberapa jauh mengakses fasilitas kesehatan dasar, pendidikan dasar, air bersih, dan sanitasi. (Zaenal Muttaqin /Sindo/rhs)