JAKARTA - Reformasi birokrasi masih mengadapi tantang berat karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintah.

Salah satu masalah nyata yang tengah dihadapi Departemen Keuangan adalah remunerasi belum sepenuhnya meningkatkan integritas dan kapasitas pegawai auditor atau pemeriksa pajak.

"Kalau saya tanya kepada Ditjen Pajak kenapa tidak bisa periksa pajak? Karena auditornya kurang, yang adapun juga kurang jago. Kalaupun kurang jago juga mudah disogok. Jadi sekarang saya butuh orang tidak mudah disogok," kata Menteri Keuangan saat berbicara dalam acara Konfrensi Sektor Publik, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/7/2008).

Menurut Menkeu, integritas moral paling untuk penting dimiliki jajaran birokrasi. Sayangnya, masih sedikit sumber daya baru yang memiliki integritas moral tinggi dengan kemampuan dibidang akuntansi. Ini akibat dinafikannya pengelolaan keuangan negara pada zaman Orde Baru.

"Di Universitas Indonesia dulu pernah ada konsentrasi akuntansi pemerintah, tetapi ditutup pada 1980-an, karena tidak ada laporan keuangan, DPR tidak galak-galak dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nya tidur," ujarnya.

Saat ini jumlah pegawai Depkeu mencapai 62 ribu orang, separuhnya di antarnya bekerja di Ditjen Pajak. Kebutuhan terbesar di Ditjen Pajak adalah tenaga auditor karena jumlah pembayar pajaknya yang harus diawasi sangat besar, mencapai empat Wajib Pajak.

"Sekarang auditor kami hanya 6.000 orang, dengan 3.000 di antaranya di bawah kinerja yang diharapkan. Dirjen Pajak kesulitan merekrut auditor pajak. Kami membutuhkan sedikitnya 8.000 auditor. Separuhnya akan diambil dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)" kata Menkeu belum lama ini. (Muhammad Ma'ruf/Sindo/rhs)