JAKARTA - Paradigma neoliberal membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mandul alias tidak berperan sebagaimana mestinya. Pengaruh paham tersebut membuat kontribusi APBN dalam pertumbuhan perekonomian menjadi sangat kecil.

"Padahal, sejatinya APBN dapat berperan strategis dalam mengemban amanat konstitusi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) Hendri Saparini dalam diskusi tentang Pemenuhan Hak Dasar Rakyat dalam APBN di kantor Econit, Tebet, Jakarta, Rabu (23/7/2008).

Menurutnya, nuansa neoliberalisme sangat kental dalam APBN. Ia mencontohkan, dalam nota keuangan pemerintah yang di dalamnya memuat Rancangan APBN 2008, disebutkan bahwa fungsi APBN hanya sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

"Itu, berarti jika pemerintah tidak perlu melakukan intervensi, masyarakat harus memenuhi kebutuhannya berdasarkan mekanisme pasar," jelasnya.

Selain itu, paradigma neoliberalisme juga bisa terlihat dari porsi APBN dalam "kue" perekonomian. Menurutnya, APBN saat ini hanya memiliki porsi sebesar 19 persen dari perekonomian. Padahal, di negara-negara yang sudah maju sekalipun, porsi anggaran negara cukup besar. "Di Perancis, porsi anggaran negara mencapai 40 persen dari perekonomian. Sedangkan di Jepang mencapai 35 persen," katanya.

Padahal, lanjut Hendri, negara-negara tersebut paling giat mengkampanyekan neoliberalisme. Namun, paham tersebut tidak sampai menyentuh urusan domestik mereka. Karena, mereka tetap meyakini bahwa anggaran negara yang yang besar sangat penting dalam meningkatkan perekonomian. (ade)

(rhs)