TEXT SIZE :
JAKARTA - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menggadaikan saham publik guna memperoleh pinjaman USD300 juta atau Rp3 triliun
melalui anak usahanya Sebastopol dan Bakrie Fund Pte Ltd.
Adapun pinjaman tersebut untuk melunasi utang perseroan yang saat ini mencapai Rp8,3 triliun.
"Sehubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut, Bakrie bertindak sebagai penjamin dengan menggadaikan sejumlah saham publik yang dimiliki perseroan," kata Direktur BNBR Sri Damayanti di Jakarta, Jumat (25/7/2008).
Dia mengatakan, Sebastopol memperoleh pinjaman dari JP Morgan Chase Bank NA senilai USD150 juta, sedangkan Bakrie Fund mendapat pinjaman dari ICICI Bank Limited Singapore Branch untuk jumlah yang sama.
Sementara itu, Direktur BNBR Ari Hudaya mengatakan, pinjaman senilai USD300 juta tersebut akan digunakan untuk refinancing utang (pembiayaan kembali) perseroan yang saat ini mencapai Rp8,3 triliun. "Untuk tahun ini, perseroan menganggarkan refinancing sejumlah pinjaman itu yaitu Rp3 triliun," katanya.
Sebelumnya BNBR menghabiskan dana senilai Rp51,3 triliun guna mengakuisisi anak usahanya yakni PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Energy Mega Persada Tbk (ENRG) dan PT Bakrie Development Tbk (ELTY).
Dana tersebut diperoleh dari penerbitan saham terbatas (right issue) senilai Rp40,1 triliun, penerbitan waran Rp2,9 triliun dan pinjaman Barclay Capital Rp8,3 triliun. "Jadi pinjaman USD300 juta itu untuk bayar utang BNBR," katanya.
Adapun jumlah saham publik yang digadaikan menurut Ari diperkirakan mencapai 2-3 persen dari total saham perseroan di anak usahanya. Saham tersebut merupakan portofolio di PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), BUMI, ENRG dan ELTY. "Yang digadai adalah portofolio di anak usaha kami," katanya.
Mengenai harga saham yang dipatok untuk jaminan tersebut Ari enggan memberikan komentar lebih lanjut. "Nanti saya informasikan," tambahnya.
Seperti diketahui, Sebastopol dan Bakrie Fund adalah perusahaan Special Purpose Vehicle yang didirikan BNBR, yang masing-masing berkedudukan berdasarkan hukum negara Cayman Islands dan Singapura.
(Whisnu Bagus /Sindo/AHL )
RSS