JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasa malunya setelah menyaksikan masih ada BUMN yang belum layak untuk mendapatkan penghargaan terhadap laporan tahunannya.
Ini karena dibeberapa kategori, jumlah pemenangnya tidak merata. Seperti, kategori BUMN nonkeuangan nonlisted, dimana pemenangnya hanya ada dua. Yakni PT Angkasa Pura II sebagai juara I dan PT Perkebunan Nusantara XII (juara II), tidak ada pemenang ketiganya. Di kategori BUMN Keuangan Nonlisted lebih parah lagi. Karena hanya menyisakan PT Jamsostek sebagai juara satu-satunya.
"Ini karena dewan juri tidak mau kompromi untuk menurunkan bar-nya. Sehingga, artinya masih ada BUMN yang nilainya lebih rendah dari minimum requirement untuk eligible mendapatkan award. Menurut saya itu agak memalukan untuk BUMN tidak bisa keluar jadi pemenang," ucapnya saat memberikan sambutan dalam acara Annual Report Award, di Hotel Borobudur, di Jakarta, Selasa (12/8/2008) malam.
Menurut Sri Mulyani, itu merupakan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dengan segera oleh pemerintah bersama-sama dengan BUMN. Meskipun untuk menuju kearah tersebut merupakan hal yang sulit. Karena, sebagai orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan, dia sadar banyak perangkap yang akhirnya bisa menyudutkan pemerintah.
"BUMN-BUMN yang belum eligible itu bisa saja dengan mudah menyalahkan pemerintah, terutama menkeunya. Mereka bisa bilang, saya tidak bisa bikin laporan bagus karena subsidinya nggak dibayar sama ibu atau ada tagihan dengan pemerintah yang rumit dan menkeu tidak menyelesaikan," jelas Sri Mulyani.
Namun, diakuinya, jika pemerintah ditekan seperti itu, justru akan lebih bagus. Karena, bisa melecut pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, nantinya tidak ada alasan lagi untuk BUMN tersebut jika gagal dalam membuat laporan keuangannya.
"Oleh karena itu, saya harap kepada Menneg BUMN, rasanya untuk tahun depan, yang ratusan itu termasuk BUMN yang berdarah-berdarah minimal punya laporan keuangan yang baik," ucap Sri Mulyani.
Karena, lanjutnya, dari laporan yang baik itulah, kita bisa berharap, governancenya juga ikut baik. Dan itu harusnya itu jadi mandatori dengan target semua BUMN itu harus ikut dalam penghargaan ini tahun mendatang.
"Kalau saya jadi menteri BUMN. Saya akan lihat rapornya mereka naik kelas atau tidak. Kalau tidak, mungkin direksinya perlu segera diganti tidak perlu empat tahun," pungkasnya.
(rhs)