TEXT SIZE :
Presiden SBY dan Wapres JK. (foto: Rizky Abror/Setneg)
UPAYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengerek popularitasnya melalui pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus lalu, tampaknya belum bergayung sambut dengan pasar.
Pada hari itu, indeks harga saham gabungan ditutup turun 22,900 poin (1,09 persen) pada posisi 2.083,742. Kita boleh saja berdebat bahwa pemerintah berhasil mencetak pertumbuhan dan mengelola ekonomi secara piawai. Namun, pasarlah yang memberi justifikasi atas keberhasilan pemerintah tersebut, dan pasar telah memberikan jawaban itu pada kita.
Pidato yang disampaikan Presiden SBY itu,secara jujur saya nilai luar biasa.Penuh semangat dan optimistis,walau dalam beberapa bagian ada yang tidak realistis. Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat bahkan menilai asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD100 per barel terlalu optimistis, mengingat harga minyak dunia yang masih fluktuatif.
Dia juga mempertanyakan anggaran infrastruktur yang hanya dipatok 3 persen. Padahal untuk memacu ekonomi alokasi anggaran infrastruktur, sekurangnya 6 persen dari PDB. Di bidang industri, pemerintah pun tampak sangat tidak profesional ketika mewacanakan pembatasan dan pergeseran jam kerja industri.
Sikap itu makin kentara ketika pemerintah memberikan akses kepada PLN untuk mengumumkan pemadaman listrik di ibu kota negara. Ini sebuah tindakan yang jauh dari kelaziman, karena dari aspek protokol negara, langkah mengumumkan pemadaman listrik di ibukota negara sudah merupakan kesalahan strategis yang menggambarkan aspek kelemahan negara dan pemerintahan.
Kini, pengusaha merasa usahanya tidak aman lagi akibat gangguan defisit daya listrik. Pun, mereka gelisah karena pemerintah membatasi jam kerja sektor industri. Berarti utilisasi alat produksi tidak bisa dimaksimalkan. Sangat jelas wacana ini kontraproduktif, tapi tampaknya pemerintah tetap jalan terus.
Pada aspek kebijakan pasar, rakyat merasakan betapa minimnya bobot keberpihakan pemerintah kepada mereka. Keberpihakan hanya direfleksikan melalui operasi pasar yang efektivitasnya rendah untuk mewujudkan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok rakyat.
Ketika para spekulan menaikkan harga-harga, pemerintah tampak tidak berdaya sama sekali.Pemerintah seperti tak memerintah.Harga kebutuhan pokok pun naik tidak terkendali. Dalam pidato kenegaraan, Presiden SBY juga menekankan bahwa Indonesia telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen selama kurun waktu tujuh kuartal berturut-turut.
Bahkan, pada semester I/2008, kata SBY, pemerintah berhasil menjaga momentum perekonomian dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Namun seperti diungkapkan di atas, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya berkualitas, karena tidak diikuti dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Jadi, ke depan, kita berharap SBY lebih sungguh-sungguh memperbaiki kualitas pertumbuhan dengan lebih terfokus pada program menyejahterakan rakyat. SBY-JK memiliki daya yang lebih dari cukup. Salah satu pendekatan yang paling riil adalah perluasan realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Kalau diawasi dengan ketat, PNPM Mandiri akan efektif menurunkan kemiskinan di banyak kabupaten. Program itu bahkan berpotensi menstimulasi perekonomian. Selain PNPM Mandiri, SBY-JK hanya perlu mendorong sejumlah gubernur dan bupati segera menarik dana alokasi umum yang selama ini ditempatkan di Sertifikat Bank Indonesia. Jumlahnya tidak kecil, sudah memasuki kisaran Rp50 triliun.
Kalau jumlah dana ini diproduktifkan, kekuatannya sangat besar untuk menstimulasi perekonomian daerah. Lebih dari itu,pemerintah perlu lebih bertenggang rasa. Jangan berasumsi persoalan selesai dan semua orang happyhanya dengan menyajikan statistik pertumbuhan yang di atas 6 persen itu. Perlu ada kemauan dari para menteri untuk menghayati apa yang dirasakan rakyat.
Statistik makroekonomi itu sama sekali tak menyelesaikan persoalan yang sedang mengimpit bangsa ini. Presiden di sisa waktu yang tinggal hitungan bulan ini, sebaiknya segera mengeluarkan instruksi kepada para menteri ekonomi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab, Indonesia saat ini butuh pertumbuhan yang mampu merespons masalah kemiskinan dan menyerap angkatan kerja. Bukan angka statistik yang melambungkan impian dan melupakan realitas. (*)
Bambang Soesatyo
Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia
(//rhs)
RSS