JAKARTA - Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan penyesalannya atas politik anggaran yang dilakukan pemerintah dalam lima tahun terakhir. Sebab, selama kurun waktu tersebut, hanya bisa menambah volume anggaran belanja.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI-P Nusyirwan Soejono, saat menyampaian pandangan fraksinya pada Sidang Paripurna, di Jakarta, Rabu (20/8/2008).
Menurut pandangan fraksinya, dengan peningkatan belanja negara Rp1.000 triliun atau naik 250 persen lebih besar dibandingkan APBN 2004, seharusnya memiliki output juga sesuai dengan besaran kenaikan anggaran. Akan tetapi kenyataan yang terjadi angka kemiskinan hanya ada perbaikan sebesar 0,6 persen. Demikian pula halnya dengan angka pengangguran terbuka. "Ini meningkat dua kali lipat dibanding beberapa tahun lalu," ucap Nusyirwan.
Selain itu, ia menambahkan, fraksinya menuntut agar kualitas pertumbuhan ekonomi dikaji lagi. Pasalnya, fraksinya memandang pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kalangan menengah dan atas saja.
"Ini terlihat dari makin menjamurnya Mall-mall dan pasar swalayan sementara pasar tradisional makin menyusut," jelasnya.
Terlepas dari itu, FPDI-P secara prinsipil menyetujui asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2009. Seperti pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 8,5 persen, nilai tukar rupiah Rp9.100 per dolar AS, harga
minyak USD100 per barel, dan lifting minyak 950 ribu per hari.
"Adapun mengenai, FPDI-P setuju perlunya pengendalian inflasi karena inflasi merupakan momok perekonomian. Namun perlu dibuktikan ada hasilnya," pungkasnya.
(rhs)