TEXT SIZE :
Mochammad Wahyudi - Okezone
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan setiap daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memiliki program baseline. Yaitu, program yang bersifat antisipatif jika sewaktu-sewaktu Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah mengalami penurunan.
"Daerah penghasil SDA mungkin sebaiknya bersama dengan DPRD-nya membuat program-program yang sifatnya baseline. Yaitu membuat kemungkinan-kemungkinan yang paling mendasar kalau DBH-nya semakin berkurang," ucapnya, saat berbicara tentang pembangunan daerah dalam RAPBN 2009 di depan anggota DPD-RI dan sejumlah kepala daerah, di kompleks DPR-RI, Jumat (22/8/2008) sore.
Ini karena, menurut Sri Mulyani, setiap DBH yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. Presentase ini dalam triwulan tidak selalu sama, karena besarannya tergantung harga komoditas SDA tersebut di pasar internasional.
"Beberapa daerah, terutama yang mendapatkan DBH harus terbiasa menerima jumlahnya yang bisa naik turun tergantung daripada volatilenya komoditas SDA, semisal minyak," ucapnya.
Oleh sebab itu, kondisi ini menuntut kapasitas dan kompetensi dari setiap daerah penghasil untuk mengatur APBD-nya agar tidak ikut-ikutan bergejolak.
"Contohnya, harga SDA katakanlah minyak USD90. Kalau diatas itu jangan dibelanjakan tapi ditabung. Sehingga seandainya harga minyak turun dari itu, bisa dipakai sebagai bantalan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo menegaskan, bahwa pemikiran ini yang coba ditanamkan pemerintah pusat kepada daerah.
"Sekarang ini mindset itu yang coba diberikan ke daerah. Jadi daerah itu juga diberikan semacam resiko fiskal juga. Artinya kalau harga SDA turun, DBH nya juga akan ikutan merosot. Karena undang-undang mengatakan DBH dibagikan sesuai dengan realisasi," imbaunya.
(rhs)
RSS