Sektor Riil

Belum ada Keberpihakan Parpol pada Demokratisasi Ekonomi

Selasa, 26 Agustus 2008 - 14:42 wib

TEXT SIZE :  

JAKARTA - Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Institute for Development of Economics and Finance/Indef) mendesak keberpihakan partai-partai politik terhadap persoalan demokratisasi ekonomi. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya partai yang menegaskan keberpihakannya terhadap persoalan tersebut.

Ekonom Senior Indef M Fadhil Hasan mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan satu partai politik pun yang menjamah persoalan demokratisasi ekonomi. Partai-partai politik saat ini masih berkutat pada persoalan demokratisasi politik seperti penempatan calon legislatif dan pemenangan kursi politik.

"Karena itu, kita mendesak partai-partai politik untuk segera menyampaikan pesan demokrasi ekonomi. Hal ini agar masyarakat punya pilihan jelas, selain demi suksesnya demokrasi politik sendiri," ujar Fadhil pada diskusi Pasar Politik, Platfrom Partai, dan Demokrasi Ekonomi di Restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2008).

Fadhil menuturkan, demokratisasi ekonomi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal, contoh dia, pengelolaan dan pemanfaatan cabang-cabang ekonomi dan produksi sumber daya alam sepenuhnya dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat.

"Tentu saja, demokrasi ekonomi yang kita butuhkan saat ini adalah kontekstualisasi amanat UUD tersebut ke dalam konteks kekinian," paparnya.

Menurut Fadhil, pelaksanaan demokratisasi ekonomi yang dibutuhkan saat ini adalah persoalan ketimpangan kepemilikan aset ekonomi seperti kepemilikan lahan pada kalangan petani. Persoalan lain adalah kemandirian ekonomi baik pada sektor energi, pangan, maupun keuangan.

Fadhil menambahkan, partai-partai politik partisipan Pemilu 2009 belum ada yang berani mengusung gagasan reforma agraria. Padahal reforma agraria merupakan salah satu bagian dari demokratisasi ekonomi.

"Demikian halnya pada kemandirian pangan, energi, dan keuangan. Bukan isolasianisme ekonomi, tapi kedaulatan ekonomi sebetulnya yang harus ditekankan," tambahnya. (Zaenal Muttaqin /Sindo/ade)