JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sudah semestinya pemerintah melakukan negosiasi ulang kontrak penjualan gas alam cair (LNG) ke China.
Acuan harga jual sesuai tender pertamakali akan sangat merugikan negara, terutama ketika harga gas meningkat saat ini.
"Saya baru denger kemarin soal itu (pembentukan tim renegosiasi kontrak penjualan LNG Tangguh. Mudah-mudahan itu bisa membantu," ujar MS Hidayat kepada okezone usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Kadin Indonesia, di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (29/8/2008).
Menurut Hidayat, ketika kenaikan harga bahan bakar seperti gas melesat di pasar internasional, seharusnya harga jual gas alam cair ke China dinegosiasikan ulang untuk dinaikan. Bila penjualan harga gas masih bertahan pada harga tender, risiko kerugian yang akan ditanggung negara sangat besar.
"Tapi bahwa kemudian perkembangan kenaikan harga begitu melesat, mestinya bisa duduk kembali untuk meng-adjust, meskipun tidak besar, tapi harus ada kenaikan," tandasnya.
Hidayat mengungkapkan, berdasar sumber di pemerintahan, kontrak penjualan harga gas alam cair/LNG Tangguh ke China merupakan buntut kekalahan tender penjualan pemerintah Indonesia ke negara tersebut.
"Yang dulu terjadi, katanya, adalah Indonesia ikut tender di salahsatu negara bagian china, provinsi di sana. Indonesia kalah, yang menang Australia untuk suplai gas ke sana. harganya sekitar USD2,8 juga. Jadi ketika beberapa bulan kemudian Indonesia berunding, mereka mengacu kepada harga tender itu. Itu alasannya," paparnya.
Pemerintah sebelumnya, membentuk tim renegosiasi kontrak penjualan gas alam cair (LNG) Tangguh ke China. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyusun tim negosiasi yang kuat untuk membicarakan kembali nilai penjualan gas alam cair Tangguh.
(Zaenal Muttaqin /Sindo/rhs)