TEXT SIZE :
ist
JAKARTA - Pemerintah akan membentuk sebuah gugus tugas untuk memonitor dan menjadi pendamping Pertamina dalam program konversi minyak tanah ke elpiji.
"Program ini prioritasnya tinggi karena penghematan yang dapat dicapai, sehingga perlu pendampingan dan menyesuaikan peraturan yang berlaku," kata Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno usai rapat koordinasi konversi minyak tanah ke elpiji di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).
Gugus tugas itu, kata Ari, terdiri dari unsur Pertamina, kejaksaan, BPKP, serta sejumlah departemen terkait.
Menanggapi kelangkaan gas yang terjadi di sejumlah daerah, Ari berpendapat perlu dilakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada. "Kita harus memperbaiki infrastruktur kita yang ada. Kalau masih ada kendala di sana sini itu wajar, jangan di lihat itu sebagai sesuatu yang meluas. Dan memang begitu masyarakat tahu tentang program ini bisa menghemat, bisa lebih bersih, masyarakar berlomba-lomba pakai gas," urainya.
Pertamina, kata Ari, tidak dapat mengontrol harga untuk wilayah yang tidak masuk dalam jangkauan. Sebab hal itu membutuhkan adanya tambahan biaya transportasi.
"Itu tergantung masyarakat, karena elipiji 12 kilogram adalah epiliji yang diperdagangkan bebas, tidak ada tata niaganya. Jadi itu tergantung dari biaya yang perlu dikeluarkan, yaitu harga jual sesuai dengan harga yang dikeluarkan," terang Ari.
Jadi untuk elpiji 12 kg tidak ada tata niaganya? Bagaimana mekanisme untuk elpiji?
"Mekanisme 3 kg hanya untuk rakyat kecil, jadi melalui agen-agen tertentu. Ke depannya akan kita lihat lagi akan kita bahas dengan tim pemerintah," tandas dia.
(Maya Sofia/Sindo/jri)
RSS