TEXT SIZE :
PADA kunjungan ke Indonesia akhir bulan lalu, Presiden Organisasi Negara-Negara Pengekpor Minyak (OPEC) Chakib Khelil membuat prediksi harga minyak akan turun menuju keseimbangan baru di kisaran USD70-80 per barel.
Menurut Khelil, harga minyak saat ini lebih dibentuk oleh permainan para spekulan, bukan karena kekuatan pasokan dan permintaan. Salah satu buktinya, hanya dalam hitungan pekan, harga bisa naik atau turun puluhan dolar per barel (SINDO,30/07/08). Ulah para spekulan juga diyakini telah memicu lonjakan harga berbagai komoditas dunia lainnya,termasuk pangan.
Ulah para spekulan tersebut memiliki dampak destabilisasi yang besar karena digerakkan oleh para pelaku dengan kekuatan modal yang hebat. Kekuatan modal tersebut belakangan bertambah dahsyat karena limpahan arus dana yang masuk ke sektor komoditas primer tambang dan pertanian sebagai akibat krisis kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage) dan depresiasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).
Bagi para spekulan,krisis merupakan peluang besar untuk menangguk keuntungan. Penggelembungan harga karena ulah para spekulan ini melahirkan banyak kosakata baru, seperti ekonomi balon (the bubble economy), kapitalisme kasino (casino capitalism), kolonialisme maya (virtual colonialism), dan sebagainya. Adapun perilaku para spekulan yang tanpa kendali nurani juga melahirkan sebutan baru seperti insting kerumunan hewan (herd instinct), irrasionalitas gilagilaan (irrational exuberance), maniak keuntungan (profit maniac), dan masih banyak lagi.
Yang paling dirugikan adalah negara-negara sedang berkembang yang memiliki ketergantungan impor energi dan pangan tinggi. Bila sebelumnya, dan sampai saat ini terus berlangsung, mereka terjerat dalam "jebakan utang", maka babak berikutnya adalah "jebakan energi dan pangan".
Jebakan ini semakin berbahaya karena oligopolisasi (evolusi industri yang mengarah pada tingkat penguasaan pasar yang semakin terkonsentrasi pada segelintir pemain) dan kerja sama antarpelaku global dengan dukungan lembagalembaga keuangan internasional (yang populer disebut kekuatan korporatokrasi) semakin menguat.
Kecenderungan globalisasi yang merugikan ini telah berlangsung lama dan sudah disadari oleh banyak pihak. Dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang berlangsung di Davos setiap awal tahun, persoalan ini terus menerus disoroti. Bahkan untuk tahun ini secara khusus para kapitalis dunia diminta untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan berhenti memikirkan untung semata. Topik tanggung jawab sosial korporasi merupakan agenda penting forum tersebut.
Mereka berusaha menghadirkan "lentera hati" di tengah karakter mekanisme pasar yang memang "tanpa nurani dan memori". Mereka berusaha mengerem kecenderungan mekanisme pasar yang mengarah pada fenomena "yang menang akan terus-terusan menang (the winner-take-all society)". Globalisasi juga melahirkan pola konsumsi dan gaya hidup yang semakin seragam.
Theodore Levitt (1983) menulis tentang proses berlangsungnya homogenisasi dan standardisasi selera dan preferensi konsumen. Globalisasi pasar membuka peluang organisasi bisnis untuk mengeksploitasi skala ekonomi dalam operasi bisnis mereka, sekaligus menciptakan integrasi hulu-hilir (upstream and downstream activities). Dalam komoditas pangan, kenyataan ini semakin terlihat dengan mengguritanya sejumlah perusahaan global yang menguasai mata rantai produksi, dari pembibitan sampai pengolahan makanan.
Dengan kemampuan rekayasa genetika, dalam waktu tidak lama lagi kita akan memakan berbagai varietas makanan baru seperti salak tanpa biji, tomat dan pisang berdaya tahan lama, dan sayursayuran antivirus. Dalam konteks ini, pemberitaan yang menyebut Indonesia berada dalam posisi rawan karena ketergantungan impor yang tinggi untuk sejumlah komoditas pangan (kedelai, gandum, susu, tepung jagung, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain) sungguh harus kita analisis secara serius.
Menghadapi gelagat fluktuasi harga yang semakin tak terkendali, Prof Rahardi Ramelan, mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), pernah menyarankan agar Bulog masuk dan memanfaatkan bekerjanya bursa berjangka (commodity future trading), agar dapat melakukan aktivitas lindung nilai (hedging) untuk meminimalkan risiko buruk. Kemampuan kita untuk bermain-main dengan risiko (manajemen risiko) dan menghadapi ulah para spekulan seharusnya terus ditingkatkan.
Pasar modal merupakan salah satu kelembagaan pasar yang telah tersedia untuk itu. Lembaga lain yang sesungguhnya dapat dikembangkan adalah bursa berjangka,yang di Indonesia telah dikenal sejak Desember 2000, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No 32/1997. Sayang, perkembangan bursa berjangka ini belum seperti yang kita harapkan. Pemerintah belum memiliki peta strategi (strategic roadmap) yang jelas, sehingga sampai saat ini untuk melihat harga kelapa sawit saja kita mencari referensinya ke Rotterdam.
Saya masih ingat ceramah Boediono (ISEI, 19 Juni 2006), dalam ekonomi pasar global langkah mendasar yang harus dilakukan adalah memperkuat kemampuan kita untuk mengelola sistem ekonomi pasar di dalam negeri agar berjalan sebaikbaiknya. Bila kita mampu membangun dan meningkatkan standar kinerja dari perangkat- perangkat sistem ekonomi pasar di dalam negeri dengan baik, maka kita siap untuk bertarung di tingkat internasional.
Pekerjaan rumah kita masih banyak. Bila kita bertarung tanpa mempersenjatai diri dengan kemampuan mengantisipasi perubahan masa depan dan memahami cara kerja kelembagaan pasar yang rumit, kita akan menjadi mangsa empuk para spekulan pasar. Kita harus bekerja lebih cerdas lagi.(*)
* Penulis, Guru Besar FE UKSW, Salatiga
Alumnus Tinbergen Institute, Belanda.
(//rhs)
RSS