TEXT SIZE :
Mochammad Wahyudi - Okezone
JAKARTA - Kebutuhan pembangunan infrastruktur pada masa mendatang akan tumbuh dengan pesat. Sehingga menjadi masuk akal jika dalam empat tahun ke depan, infrastruktur akan menjadi primadona.
"Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih banyak. Artinya, demand untuk pembangunan infrastruktur masih tinggi, sehingga kita harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur," ucap Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono, seusai jumpa pers, di Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat (5/9/2008).
Untuk itu, menurut Bambang, pemerintah saat ini tengah melakukan exercise untuk memungkinkan pola pembangunan infrastruktur di luar pola publik privat partnership (PPP). Semisal, dengan menggunakan pola penjaminan dimana pemerintah lebih dahulu masuk ke sebuah proyek, kemudian nanti pada saat operasi dan pemeliharaan baru dikonsesikan ke swasta.
Berdasarkan pengalaman selama ini, apabila antara pemerintah dengan swasta sudah bergandengan sejak awal, akan terkesan kontraproduktif. "Karena melihat dari sisi kecepatan sekarang ini, kalau kita dari awal dengan swasta mungkin banyak hal yang harus dilakukan sehingga terkesan lambat," ucap Bambang.
Ia mencontohkan, sejumlah proyek yang kemungkinan bisa berhasil dikerjakan dengan cepat jika pemerintah masuk terlebih dahulu adalah proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt dan jalan akses Tanjung Priok serta jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
"Proyek tersebut pembangunannnya bisa cepat, karena pemerintah masuk dulu. Nanti kita baru tenderkan belakangan pada waktu oprerasi dan pemeliharaan," katanya.
(ade)
RSS