TEXT SIZE :
Mardanih - Okezone
Foto: Dedy Sinuhaji
JAKARTA - Pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengenai pemerintah yang tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi walaupun harga minyak dunia telah turun menjadi USD90 dinilai tidak peduli akan kemakmuran rakyat.
"Cara berpikirnya JK pedagang, enggak peduli rakyat makmur atau tidak,'' kata Sekretaris FPDIP Ganjar Pranowo, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Rabu (17/9/2008).
Selain itu, hal ini menjadi bukti dari ketidakjelasan arah pengelolaan minyak di tanah air. ''Kalau pemerintah mengacu kepada harga internasional, asumsinya jika harga internasional turun, maka harga minyak lokal juga turun, artinya ada ketidakjelasan,'' tambahnya.
Ganjar tidak mengerti akan mazhab yang digunakan oleh pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah menggunakan harga internasional berarti pemerintah tidak mengerti akan konstitusi yang dianut Indonesia. ''Ini namanya tidak membaca konstitusi dengan baik, karena kita tidak boleh mengikuti harga internasional.'' ucapnya.
Di samping itu, menurutnya jika pemerintah dalam harga minyak mengikuti harga internasional atau harga pasar, hal tersebut merupakan tanda pemerintahan SBY-JK tidak menghormati MK sebagai lembaga negara. "Karena mekanisme penggunaan harga pasar sudah dibatalkan oleh MK," kilahnya.
Seperti diketahui, mahzab yang sekarang digunakan dalam perminyakan di Indonesia, lanjutnya, oleh pemerintah hanya sekadar untuk mengejar APBN, bukan untuk kepentingan rakyat.
(ade)
RSS