TEXT SIZE :
Mochammad Wahyudi - Okezone
JAKARTA - Pemerintah berharap bahwa kesepakatan politik yang berkaitan dengan privatisasi BUMN tidak menambah kecemasan masyarakat ekonomi di tengah kondisi pasar yang rapuh dan rentan.
"Memang dalam suasana yang masih sangat rapuh dan rentan seperti sekarang, pemerintah dan DPR dituntut tidak membuat kesepakatan yang bisa menambah kekhawatiran," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat Kerja Komisi XI DPR membahas privatisasi BUMN dan dividen BUMN di gedung DPR, Kamis (18/9/2008)
Dia menambahkan, penentuan waktu pelaksanaan privatisasi dan ketepatan caranya seharusnya dilakukan melalui pembahasan yang lebih mendalam. Sehingga, keputusan yang dihasilkan benar-benar matang.
Selain Menteri Keuangan, rapat kerja Komisi XI DPR itu juga dihadiri oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil. Selain itu, hadir juga sejumlah direksi BUMN yang institusinya siap untuk diprivatisasi tahun 2008 ini. Seperti PT Bank BTN, PT Krakatau Steel, PTPN III, PTPN IV, PTPN VI, PT Garuda Indonesia, dan PT Yodya Karya.
"Surat permintaan Menkeu kepada Komisi XI DPR sudah disampaikan sejak Januari 2008, dan sejak Januari hingga hari ini suasana dan situasi pasar sudah berubah sangat drastis," katanya.
Menurut dia, pembuatan keputusan yang cukup lama menyangkut privatisasi BUMN juga perlu mendapat perhatian dikaitkan perubahan yang cukup drastis itu.
"Perubahan momentum perlu disimak dalam membuat kebijakan publik terutama keputusan penting seperti privatisasi," kata Menkeu.
(rhs)
RSS