TEXT SIZE :
JAKARTA - Sepekan menjelang Ramadan (25 Agustus 2008), Pertamina kembali menaikkan harga jual elpiji kemasan tabung 12 kg sebesar 9,5 persen.
Semula dari Rp5.250 per kilogram menjadi Rp5.750. Padahal sebelumnya (awal Juli 2008), Pertamina telah menaikkan produk gas untuk kalangan rumah tangga ini, dari Rp4.250 menjadi Rp5.250 per kilogram.
Tak pelak, kenaikan beruntun itu memicu gejolak di pasar. Di antaranya, pasokan jadi langka--bahkan masih berlanjut hingga pekan lalu. Ujung-ujungnya, masyarakat konsumen yang dibuat pusing. Pasalnya, selain makin membebani anggaran rumah tangga, mereka juga harus mengantre cukup lama untuk mendapatkannya.
Padahal, kebutuhan elpiji menjelang Ramadan cenderung meningkat. Hal itu diakui oleh Mohammad Nur Adib. Menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) ini, lazimnya pada saat-saat tertentu seperti menjelang Ramadan ini, tren permintaan elpiji akan naik hingga 15 persen.
Nah, apa yang sebenarnya terjadi di balik permasalahan elpiji saat ini? Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana kondisi distribusi migas selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri?
Memang ada lonjakan permintaan, khususnya konsumsi elpiji. Ini memang rutin terjadi dan sifatnya temporer. Lonjakan terjadi, terutama di Jakarta dan di kota-kota besar yang lain. Besarnya lonjakan permintaan sekitar 15 persen .
Setelah itu, menjelang H-7, permintaan akan mulai turun lagi, karena banyak masyarakat yang mudik. Sebenarnya, fenomena seperti ini sudah kami antisipasi.
Tapi mengapa menjelang Ramadan lalu tiba-tiba saja pasokannya jadi langka? Karena ulah spekulan?
Tidak betul itu. Elpiji memiliki harga keekonomian yang tinggi, yakni sekitar Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram. Selama ini, Pertamina menjual gas tabung 3 kg dengan harga Rp4.250 per kilogram.
Selisihnya itu ditanggung pemerintah. Sedangkan gas tabung 12 kg yang kini naik menjadi Rp5.750 per kilogram, selisihnya ditanggung Pertamina. Sebagai BUMN, Pertamina juga berkewajiban membayar dividen ke pemerintah, yang jumlah setorannya tetap. Nah, masalahnya, Pertamina harus membeli gas sesuai harga internasional, sehingga mereka terpaksa menaikkan harga.
Bisa dijelaskan lebih rinci?
Harga jual gas di dalam negeri itu tetap, sementara harga belinya cenderung fluktuatif mengikuti harga pasaran internasional. Saat ini harga elpiji di tingkat dunia sekitar USD870 hingga USD900 per ton. Lalu, ada biaya transportasi, ongkos penyimpanan, ongkos angkut ke SPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji), ongkos mengisi gas di SPBE, ditambah lagi margin untuk agen. Sehingga harga gas menjadi sekitar Rp11 ribu per kilogram.
Jadi kenaikan harga tersebut murni akibat mekanisme pasar, bukan karena ada yang menimbun?
Tidak ada yang menimbun. Bagaimana menimbunnya? Rasanya tidak mungkin ditimbun. Terlalu riskan, modalnya sangat besar. Mereka harus memiliki banyak tabung yang harganya sudah mahal, juga tempat penyimpanan yang luas. Situasi ini terjadi murni karena mekanisme pasar.
Bagaimana situasi terakhir?
Kondisi pasar sudah makin tenang setelah ada pernyataan dari pemerintah bahwa selisih harga gas 12 kg yang ditanggung Pertamina akan diperhitungkan dengan dividen yang dibayarkan kepada pemerintah. Jadi sekarang, jika Pertamina akan menaikkan harga elpiji 12 kg harus berkoordinasi dengan pemerintah. Kami, sebagai ujung tombak distribusi migas, menyambut baik kebijakan ini. Kami juga jadi merasa tenang. Sebab, bila ada kenaikan harga, kami yang akan dimusuhi masyarakat.
Presiden mengatakan hingga penyelenggaraan pemilu tahun depan, harga elpiji tidak akan naik lagi. Mungkinkah itu?
Mungkin saja, kenapa tidak. Dibandingkan dengan subsidi minyak tanah, subsidi gas lebih kecil. Dari harga minyak tanah bersubsidi yang Rp2.500 per kilogram, pemerintah menyubsidi sekitar Rp8.000. Sementara untuk gas, pemerintah hanya menyubsidi sekitar Rp5.000 per kilogram. Selama program konversi minyak tanah ke elpiji yang dimulai tahun ini, penghematan minyak tanah sudah mencapai 1,3 juta kiloliter, atau setara dengan Rp6 triliun. Jadi dengan program konversi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi.
Jadi hingga tahun depan harga gas tidak akan naik lagi?
Saya optimistis, dengan catatan selisih harga gas 12 kg tetap ditanggung pemerintah. Saat ini tengah dibahas berapa besar pemerintah harus menanggung biaya subsidi itu dan bagaimana mekanismenya, subsidi langsung atau melalui Pertamina.
Jika begitu, anggaran subsidi dari pemerintah makin membengkak?
Tidak juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari hasil konversi minyak tanah ke gas, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi sebesar Rp6 triliun. Itu baru dari hasil program konversi di Jakarta saja, belum memperhitungkan dari daerah lain.
Benar, pemerintah juga akan menyubsidi gas tabung 12 kg?
Sebenarnya itu usulan dari kami. Toh, omzet gas 12 kg tidak terlalu besar, per tahunnya hanya 850 ribu ton. Kecenderungan yang sedang terjadi di pasar saat ini, karena ada disparitas harga antara gas tabung 3 kg dan 12 kg.
Apa dampak yang ditimbulkan dari disparitas harga itu?
Yang kami takutkan, dulu saat harga gas tabung 50 kg naik, pasar serta merta beralih ke gas yang 12 kg. Kini, gas yang 12 kg juga naik, dikhawatirkan akan menyerang gas tabung 3 kg. Ketika banyak konsumen yang beralih dari gas tabung 50 kg ke 12 kg, pasar memang jadi goyah. Gejolaknya berlangsung selama dua bulan terakhir ini. Masalahnya, pasokan gas tabung 12 kg terbatas, hanya 15 juta tabung. Kemudian diserang oleh pengguna tabung 50 kg yang jumlahnya mencapai 350 ribu. Akibatnya, tabung 12 kg jadi rebutan, harganya pun langsung melejit naik.
Gejolak tersebut juga berdampak terhadap pasokan gas tabung 3 kg?
Hal yang sama bisa terjadi pada gas tabung 3 kg. Bila pengguna gas tabung 12 kg ramai-ramai beralih ke gas tabung hijau ini, lantas bagaimana nasib masyarakat miskin. Niscaya, mereka tidak akan kebagian. Kasihan mereka.
Saat ini masyarakat kecewa karena ketika program konversi dilaksanakan, gas malah sulit didapat. Karena ada masalah di jalur distribusi?
Saya bisa memahami kekecewaan itu. Distribusi gas elpiji itu mirip dengan distribusi minyak tanah. Gas diambil dari kilang, lalu disimpan di depo. Setelah itu, disalurkan ke SPBE, terus ke agen, dan selanjutnya ke pangkalan-pangkalan. Permasalahannya, SPBE baru yang diharapkan pemerintah mencapai 160 unit, yang baru beroperasi hanya 10. Jadi ditambah dengan SPBE lama, kini jumlahnya sekitar 60 SPBE.
Kendalanya?
Permohonan izin untuk mendirikan SPBE jumlahnya sangat banyak. Total ada 37 izin yang diajukan pengusaha. Untuk mengurus izin ini, memang perlu waktu yang lama. Satu izin bisa diselesaikan dalam waktu satu minggu saja, sudah hebat. Pengurusannya menyebar di berbagai instansi, ada yang harus diurus di Departemen ESDM, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, pemda, bupati, hingga Pertamina. Kenyataannya untuk mengurus izin sebanyak itu, perlu waktu sekitar satu tahun. Biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit, totalnya bisa mencapai Rp500 juta.
Berapa modal yang dibutuhkan untuk mendirikan SPBE?
Sekitar Rp8 miliar sampai Rp10 miliar, dengan masa pengembalian modal sekitar enam tahun. Mereka yang ingin terjun ke bisnis ini pasti sudah memperhitungkan modal yang dibutuhkan. Tapi mereka tidak menyangka ada izin sebanyak itu yang harus diurus. Seharusnya pemerintah memberi dukungan agar program konversi ini cepat berjalan. Di zaman Orde Baru, kami hanya datang ke satu atap untuk mengurus izin seperti ini. Hal itu pula yang memicu kelangkaan elpiji di sejumlah daerah, karena terbatasnya jumlah SPBE.
Sebenarnya, berapa besar kebutuhan riil elpiji saat ini?
Sebelum program konversi, sekitar 1,2 juta ton per tahun. Sekarang menjadi sekitar 2 juta ton. Sekitar 30 persen masih harus diimpor, karena gas produksi dalam negeri telah digunakan untuk memasok kontrak penjualan dengan berbagai negara, seperti Jepang, Korea, dan China.
Yang Makin Sibuk Saja
Sebagai Ketua Hiswana Migas, wajar bila kegiatan Mohammad Nur Adib tergolong padat. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri, ia semakin sibuk saja. Maklum, demi kelancaran pasokan migas untuk masyarakat, ia harus memantau kesiapan seluruh anggotanya, yang saat ini mencapai 9.000 perusahaan. Mereka adalah pemilik SPBU, agen elpiji, agen pelumas, agen eks minyak tanah, dan pemilik SPBE.
Semisal kegiatannya pada pekan silam. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 61 tahun lalu ini harus terbang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana, ia mesti menyelesaikan masalah ancaman kelangkaan energi. Padahal, saat ini Lombok tengah panen raya tembakau. Maklum, soal energi dan tembakau memang erat kaitannya. Tembakau dari Lombok, ternyata mampu memasok 65 persen kebutuhan tembakau nasional. Nah, untuk mengeringkan tembakau yang baru dipanen, diperlukan bantuan mesin pengering, yang notabene berbahan bakar minyak tanah. Lazimnya, pada saat musim panen raya seperti sekarang ini, Lombok memerlukan pasokan minyak tanah sebanyak 45 ribu hingga 50 ribu kiloliter.
Persoalannya, untuk memasok minyak tanah sebanyak itu pasca-program konversi, sangatlah kompleks. Nyatanya pula, jatah pasokan ke Lombok memang dikurangi hingga menjadi hanya 27 ribu kiloliter.
Sementara, untuk menambah kuota pasokan agar sesuai dengan kebutuhan, perlu birokrasi yang panjang, Artinya, "Prosesnya sangat lama," ujar ayah tiga anak ini.
Sementara, mendorong para petani agar segera mengonversi ke gas, juga bukan perkara yang mudah. Kendala utamanya kepentok aspek pendanaan, lantaran banyak petani gurem yang tak mampu membeli tabung.
Dipicu oleh berbagai permasalahan itu, rupanya, Nur Adib bersama timnya berkewajiban mencari jalan keluar. "Jika tidak ditangani dengan cepat, Lombok akan terancam kekurangan pasokan energi," ujarnya.
Jika hal itu menjadi kenyataan, niscaya akan menimbulkan gejolak sosial yang amat serius. Hanya saja, bagaimana solusi yang tepat agar nasib para petani tembakau di Lombok bisa diselamatkan, sampai saat ini masih dicari formulanya.
Lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini sudah 20 tahun menggeluti bisnis distribusi migas. Sebelumnya, pemilik sejumlah SPBU dan SPBE ini berusaha di bidang konstruksi. Kala itu, jasanya sering digunakan oleh Pertamina. Dari sanalah, rupanya, ia mulai mengenal bisnis distribusi migas.
Belakangan ia melepaskan bisnis konstruksinya. Alasannya sederhana saja, ia merasa bidang pekerjaan ini sudah tak cocok lagi dengan usianya yang sudah lanjut. Menurutnya, jasa konstruksi adalah bisnis anak muda. Bidang pekerjaan ini membutuhkan energi yang maksimal, setidaknya harus kuat begadang sampai pagi untuk memantau pengerjaan proyek agar selesai tepat waktu. "Di usia sekarang, saya sudah tidak kuat lagi begadang," ujar kakek dari dua orang cucu ini.
(Trust//rhs)
RSS