TEXT SIZE :
INILAH rupanya perwujudan tsunami keuangan yang terlihat pada hari-hari ini di Amerika Serikat (AS). Kebanyakan investor global di AS hanya mencemaskan kesehatan finansial keuangan perusahaan melalui laporan keuangan an sich.
Karena itu, mereka kerap luput mencermati seberapa jauh eksposur mereka sejatinya terhadap pasar derivatif. Makin mencemaskan lagi, kolapsnya bank investasi Lehman Brothers dan nyaris bangkrutnya raksasa korporasi asuransi American International Group (AIG) terjadi sebelum disahkannya reformasi regulasi seperti pembentukan badan central clearing house untuk pasar derivatif.
Bangkrutnya bank sebesar Lehman sudah pasti memiliki dampak terhadap pasar credit-default swap (CDS) senilai USD62 triliun. Efek dominonya kemudian sempat membuat AIG hampir tersungkur. Produk derivatif yang disebut CDS ini merupakan instrumen keuangan di mana perusahaan-perusahaan di Wall Street mengambil asuransi pasar untuk mengatasi risiko dari gagal bayar (default) obligasi perusahaan yang mereka beli.
Produk finansial turunan ini kebanyakan berhubungan dengan pasar perumahan AS. Ia kini merupakan jantung krisis perbankan dan memicu penghapusan buku besar-besaran berbagai aset macet di berbagai penjuru dunia dari laporan keuangan mereka. Dampak buruknya akan makin termultiplikasi berkali-kali lipat jika AIG ikut bangkrut.
Entitas bisnis asuransi ini memiliki USD441 miliar eksposur pada kredit derivatif. Semuanya merupakan bisnis yang berhubungan bank-bank sehingga akan turut merontokkan modal mereka dari sisi neraca keuangan jika AIG ikut bangkrut. Tidak mengherankan kalau akhirnya Bank Sentral AS (The Federal Reserve) kemudian memutuskan intervensi.
Dampak paling pertama adalah kecemasan terhadap nasib kontrak pada utang Lehman sendiri. Sebagai "bagian kredit", kebangkrutan ini akan memicu berakhirnya kontrak berdasarkan perundang-undangan yang disusun International Swaps and Derivatives Association (ISDA).
Mereka yang menjual asuransi produk derivatif bagi Lehman tidak saja merugi, tetapi terancam bangkrut. Memang investor sebelumnya sudah mengetahui bahwa investasi Lehman sendiri sudah berisiko tinggi sehingga pemodal sejatinya memiliki cukup kesempatan untuk membatasi eksposur mereka terhadap Lehman.
Dampak kedua adalah terkait dengan deal di mana Lehman menjadi perantara, misalnya penjual atau pembeli kontrak transaksi swap. Misalnya, investor atau bank mungkin membeli swap sebagai jaminan terhadap gagal bayarnya AIG. Pada posisi ini, Lehman berada di posisi tidak langsung.
Namun, proteksi ini akan tidak bernilai sama sekali jika Lehman gagal membayarnya. Dampak ketiga adalah pada pasar collateralised-debt obligation (CDO) yang begitu bermasalah sejak tahun lalu. CDO merupakan investasi yang didukung oleh berbagai tipe surat utang, termasuk obligasi dan jenis pinjaman lain.
Bentuk lain CDO adalah collateralized mortgage obligation. Di dalam CDO juga terdapat CDS. Kebangkrutan Lehman bisa membuat rugi besar bagi para pemegang aset berisiko tinggi ini. Meski regulasi yang ditetapkan ISDA sejatinya sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk ini, posisi nilai derivatif Lehman di pasar yang mencapai ratusan miliar dolar jelas akan mengguncangkan pasar derivatif.
Tidak terhindarkan pula kemungkinan terjadinya sengketa hukum. Artinya, hulu ledak senjata pemusnah massal seperti yang diungkapkan Tuan Buffett mungkin sudah diluncurkan sekarang ini.
Selain itu, perlu pula dicermati kemungkinan spekulasi melalui transaksi short selling yang telah membuat indeks bursa rontok belakangan ini. Otoritas Jasa Keuangan Inggris akhir pekan lalu baru saja memberlakukan larangan transaksi short selling pada saham-saham sektor finansial selama empat bulan.
Tindakan itu juga dilakukan Komisi Bursa dan Sekuritas AS (semacam Bapepam) dengan menyusul melakukan pelarangan yang sama selama 10 hari. Short selling adalah transaksi jual saham yang dilakukan investor meskipun investor tidak memiliki saham tersebut dengan meminjam saham dari perusahaan sekuritas.
Investor akan memperoleh keuntungan jika harga saham yang dijualnya itu kemudian makin turun nilainya. "Walaupun short selling masih dinilai sebagai teknik investasi dalam kondisi pasar yang normal, suasana ekstrem saat ini meningkatkan kemungkinan terjadinya pasar yang kacau," papar Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan Inggris Hector Sants.
"Kami telah mengambil langkah tegas ini setelah pertimbangan yang hati-hati untuk menjaga terjadinya instabilitas lebih jauh di sektor finansial," lanjut dia. Bapepam AS menyatakan short selling 799 saham sektor keuangan akan dibekukan mulai Senin (22/9/2008). Pelarangan berakhir pada 2 Oktober mendatang dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan.
Jaksa Agung AS wilayah New York Andrew Cuomo mengatakan pihaknya akan memulai penyelidikan terhadap kemungkinan transaksi short selling ilegal pada saham perusahaan besar seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley. "Saya ingin pelaku short selling hari ini mengetahui bahwa mereka sedang diawasi. Namun, jika mereka benar dan legal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.
Short selling ilegal dicurigai terjadi pada saham Lehman Brothers dan American International Group, dua perusahaan yang menjadi jantung krisis di AS. Lehman kini sudah berakhir bangkrut, sementara AIG bernasib baik karena mendapat suntikan modal USD85 miliar.
"Investigasi tidak hanya meliputi short selling saham Lehman Brothers dan AIG, tapi juga saham-saham lain seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs," imbuh Cuomo. Jerman juga telah menghentikan sementara transaksi short selling pada saham perusahaan jasa keuangan dalam upaya melindungi mereka dari perusakan oleh para spekulan.
Kementerian Keuangan dan Pengawas Finansial BaFin mengungkapkan sejak 20 September transaksi short selling pada bank-bank terkemuka Jerman, asuransi dan penyedia jasa finansial lainnya akan distop hingga akhir tahun ini.
Meski pasar derivatif dan transaksi short selling tidak bisa disalahkan sepenuhnya, keduanya dinilai berperan dalam kejatuhan korporasi raksasa dan bursa akhir-akhir ini. Tentu saja ini dengan tanpa menafikan peran bubble kredit perumahan berkualitas rendah (subprime mortgage) di AS sebagai awal pencetus krisis.
Pasar derivatif memanfaatkan bubble di pasar hipotek subprime mortgage untuk menarik dana sebesar-besarnya melalui penerbitan obligasi berbasis mortgage. Akibat kerakusan tersebut gelembung- gelembung aset terlihat makin besar dan akhirnya pecah berkeping-keping sekarang ini.
Krisis di AS ini seperti mengulang kisah kelam krisis moneter yang menerjang Asia pada 1997 silam. Bedanya, karena yang demam tinggi adalah entitas terbesar perekonomian dunia, skala dampaknya menjadi sungguh meluas dengan kondisi yang lebih buruk dan kompleks.
Setidaknya begitulah yang tersirat dari pernyataan Gubernur Bank Sentral Thailand Tarisa Watanagase di sela-sela acara Asian Central Bankers di Bangkok pada Sabtu (20/9). "Sekilas, akar yang mengakibatkan kedua masalah ini benar-benar mirip," ujar Tarisa mengenai krisis moneter di Asia pada 11 tahun silam yang dipicu anjloknya nilai tukar mata uang Baht Thailand.
"Investor mengambil risiko tinggi secara berlebihan sehingga menciptakan nilai aset yang bubble. Krisis ini ditopang dengan latar prinsip kehati-hatian dan kebijakan moneter yang kurang mendukung," imbuhnya. Bank Sentral AS (Federal Reserve) pun terpaksa turun tangan.
Menteri Keuangan AS Henry Paulson menyatakan Washington tengah menyusun rencana penyelamatan massal melalui itu The Fed dan Kongres AS. Rencana yang ditujukan untuk mengurangi aset-aset "beracun" dari sektor perbankan itu diperkirakan menelan dana hingga USD800 miliar.
"Ini adalah momen paling penting bagi perekonomian AS. Pemerintah seharusnya mengintervensi pasar hanya jika diperlukan. Namun dengan kondisi pasar finansial terkini yang cukup berbahaya dan pentingnya kehidupan masyarakat AS, intervensi pemerintah tak hanya diperlukan, tapi sangat penting," ujar Presiden George W Bush.
AS kemungkinan akan membentuk lembaga untuk menangani aset macet yang terkait dengan mortgage. Lembaga ini mirip dengan Resolution Trust Corp yang dibentuk untuk mengurusi kredit macet bermasalah pada akhir 1980-an dan menguras dana pembayar pajak AS senilai USD400 miliar.
Rencana Pemerintah AS untuk menangani krisis keuangan ini mirip dengan badan penyehatan perbankan nasional di Indonesia. Ini diharapkan mampu membantu sektor perbankan mengeluarkan aset berbasis kredit perumahan (mortgage) yang sudah macet, nilai pasarnya nyaris nol, dan sulit untuk dijual kembali.
Mekanismenya, badan Pemerintah AS akan membeli aset mortgage dari lembaga keuangan bermasalah. Aset itu dijual kembali ke pasar ketika situasi sudah pulih. Perusahaan bermasalah menjual aset yang sudah macet dari neraca keuangannya itu dengan harga diskon.
Nah, perusahaan yang bersedia menjual pada tingkat harga terendah akan memenangi lelang penjualan aset tersebut. Campur tangan besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Bush untuk menahan lembaga finansial AS yang goyah akibat melelehnya subprime mortgageini ironisnya sekaligus menjadi perwujudan "sosialisme keuangan"bentuk baru di negara kapitalis pendukung liberalisme tersebut. (*)
Freddy Mutiara
freddy@seputar-indonesia.com
(//mbs)
RSS