foto: ist
JAKARTA - Rapat hak angket BBM yang dilaksanakan dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro hari ini dalam rangka menanyakan tanggung jawab pemerintah dalam penentuan harga dan bentuk kerja sama dalam industri migas. Sebagian anggota Komisi VII DPR menilai, jawaban yang diberikan Purnomo dangkal.
''Pertanyaan yang begitu banyak itu, di jawab Menteri ESDM dalam makalahnya. Saya kira banyak sekali yang disampaikan menteri pada panitia. Oleh karena itu, panitia angket memerlukan waktu untuk mempelajari mendalam untuk melanjutkan penyelidikan,'' Ketua Panitia Hak Angket (Panket) BBM Zulkifli Hasan, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2008).
Dia mengatakan, jawaban yang diberikan oleh Menteri ESDM sangatlah banyak. Walaupun begitu, banyak anggota Komisi VII DPR yang menyatakan jawaban yang diberikan Menteri ESDM dangkal.
Dia menambahkan, lanjutnya, ada juga dari para anggota yang menyatakan memerlukan waktu untuk mempelajari jawaban menteri tersebut.
Di samping itu, dirinya juga akan mengadakan penyelidikan mengenai jawaban Menteri ESDM. ''Apakah sudah sesuai dengan data-data yang kita terima. Misalnya, fakta dan data dari BPK yang menyatakan ada penyimpangan cost recovery yang besar," ucapnya.
Menurutnya, terdapat beberapa masalah di dalam UU migas nomor 22 tahun 2001 yang mengakibatkan lifting minyak Indonesia turun.
"Sedangkan jawaban dari Menteri ESDM tadi adalah bahwa sumur-sumur minyak yang kita sudah tua semua dan minyaknya akan terus menurun sampai 2025. Kemungkinan USD300-400 barel saja," pungkasnya.
(ade)